MASAALAH PAD JAMBI

HBA

Berita Kerinci Effendi: Pansus Tak Mandek

Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, membantah kerja Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi mandek. Menurut Effendi, memang setiap rapat pansus tidak semua anggota pansus bisa hadir. Tetapi, ketidakhadiran tersebut dikarenakan anggota pansus sedang memiliki agenda kerja yang lain.

“Siapa bilang mandek? Kawan-kawan wartawan dapat menilai sendiri, yang tidak ikut rapat karena ada tugas yang harus dikerjakan. Mereka (pansus, red) masih tetap bekerja,” tegas Effendi Hatta, kemarin (10/10).

Effendi menegaskan pansus yang sudah terbentuk tersebut, tidak akan dibubarkan dalam waktu dekat. “Tidak ada pembubaran. Mereka akan tetap bekerja, setidaknya untuk tiga bulan ke depan,” imbuh Effendi Hatta, lagi.

“Ada beberapa agenda yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas pansus. Kita harapkan akan selesai dalam tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Terpisah, Henri Masyhur, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi yang juga ketua Pansus PAD Provinsi Jambi menegaskan, pansus tetap akan bekerja. Buktinya, sudah beberapa kali pansus mengadakan pertemuan dengan pihak terkait.

Bahkan, dari pertemuan itu, terungkap beberapa kendala dan kebocoran dalam perolehan PAD Provinsi Jambi di tahun-tahun lalu. Henri menjelaskan, setidaknya ada dua masalah utama dalam perolehan PAD Jambi. Yakni, dari segi perencanaan dan pengawasan.

Menurutnya, perencanaan target capaian PAD Provinsi Jambi, belum disusun dengan rencana matang. Akibatnya, pencapaiannya tak masimal. Peran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi, dinilai belum bekerja dengan baik.

Begitu pula dengan pengawasan, lagi-lagi, Dispenda dinilai lemah. Pasalnya, saat realisasi PAD, masih ada beberapa sektor PAD yang diduga bocor.

Misalnya, dari sektor retribusi alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Soal ini, Henri menjelaskan panjang lebar.

Sejak beberapa tahun lalu, Dinas PU Provinsi Jambi diberi alat-alat berat yang cukup banyak. Setiap hari, biaya sewa satu unit alat berat diperkirakan senilai Rp 2 juta. Jika dikalikan 30 hari, retribusi alat berat di dinas itu bisa mencapai Rp 60 juta.

“Faktanya, pendapatan dari alat berat sangat kecil. Hanya ratusan juta, ini ada apa?” ungkap Henri, kepada Jambi Independent, kemarin (10/10).

Kebocoran lain yakni dari pajak kendaraan bermotor. Termasuk, dari pajak kendaraan di atas air. Sektor transportasi air, katanya, sangat potensial untuk ditarik retribusi agar PAD Jambi bisa meningkat.

Dari beberapa contoh itu, pansus menilai, PAD Provinsi Jambi berpotensi untuk ditingkatkan. Tinggal lagi menggali lebih dalam masalah-masalah apa saja yang selama ini timbul, lalu mencarikan solusi, dan terakhir, mencari potensi-potensi PAD yang baru bagi provinsi Jambi.

Untuk itu, dia berharap ada kerja sama yang erat dari dinas-dinas terkait, termasuk dari pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemprov Jambi. “Kita akan panggil juga pihak swasta,” beber Henri, lagi.

Beberapa pihak swasta yang akan dipanggil untuk rapat dengar pendapat (hearing) bersama pansus dewan, yakni, manajemen WTC Batanghari Jambi, manajemen Hotel Ratu & Resort dan manajemen Mess Jambi.

Pada Senin (11/10) ini, Pansus PAD Dewan bakal memanggil lima dinas/instansi di lingkup Pemprov Jambi. Salah satunya, Dinas PU Provinsi Jambi. “Rapat dimulai sekitar pukul 10.00, ada lima dinas yang kita panggil,” tandasnya.