BANYAK PROYEK YANG MENYALAHI ATURAN

JEMBATAN BATANGHARI  II  MASIH MENYISAKAN TANDA TANYA

Pengerjaan proyek pemerintah di Muarojambi banyak menyalahi aturan. Pasalnya, para rekanan cenderung tidak memasang papan merek di lokasi proyek fisik yang dikerjakan. Kalaupun terdapat papan merek, jumlah dana proyek pasti tidak disebutkan.

Salah satu contohnya, pengerjaan proyek fisik rumah dinas Ketua DPRD Muarojambi. Pada papan proyek tidak dicantumkan nilai kontrak, melainkan hanya berbunyi didanai APBD. Proyek yang dikerjakan CV Adiguna Usaha ini juga tidak menyebutkan item yang dikerjakan. Di papan merek hanya tertulis lokasi serta tanggal kontrak.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Muarojambi Usman Chalik, mengatakan, ditinjau dari segi aturan, nilai setiap proyek dan item pekerjaan harus dicantumkan. “Kalau tidak dicantumkan, tentu timbul pertanyaan. Ada apa?” katanya.

Mencantumkan jumlah dana anggaran pembangunan tidaklah merugikan pihak pelaksana. Apalagi, pembuatan papan merek sudah termasuk dalam angaran proyek, bukan menggunakan dana pribadi.

Madnur Nasution, Ketua Komisi C DPRD Muarojambi mengatakan, tidak dicantumkannnya papan nama dalam sebuah proyek fisik jelas menyalahi aturan. Sebab, papan nama telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

Menanggapi soal papan merek ini, Kepala Dinas PU Muarojambi Rudi Ansur dengan tegas mengatakan, setiap proyek fisik harus terdapat papan merek. Kalau tidak ada, maka, SKPD penanggungjawab wajib memberikan teguran. “Soal tidak disebutkan jumlah dananya tidak masalah. Yang penting di lokasi harus ada papan merek,” tegas Rudi Ansur.

Seperti diketahui, proyek fisik di Muarojambi banyak yang tidak memakai papan merek. Salah satu contoh pada proyek fisik pembangunan garasi, jalan dan pendopo di gedung DPRD Muarojambi. Proyek yang ditenggarai dikerjakan anggota DPRD Muarojambi ini awalnya tidak memakai papan merek sama sekali. Setelah marak pemberitaan, kini di lokasi telah dipasang papan merek yang disablon pada selembar kain putih.