.jpg)
Lembaga Penegak Hukum
Minggu, 7 November 2010 | 16:42 WIB
Dari empat lembaga penegak hukum yang ada, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai positif integritasnya oleh publik. Sedangkan lembaga lainnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, masih dinilai negatif.
Penilaian publik tersebut merupakan hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 10-20 Oktober terhadap 1.824 orang yang disampaikan dalam jumpa pers, Minggu (7/11/2010) di kantor LSI, Menteng, Jakarta.
Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, KPK mendapat nilai kepercayaan 15 dari skala -100 hingga 100 persen. Sedangkan lembaga kepolisian mendapat nilai -18,3 dan lembaga kejaksaan mendapat -17,6 sementara pengadilan dengan -15. "Nilai tersebut merupakan persen yang menilai negatif dikurangi persen yang menilai positif, hasilnya angka itu, kita ambil net-nya saja," katanya.
Ketiga lembaga yang dinilai buruk integritasnya tersebut, kata Burhanuddin, dinilai tidak dapat mencegah aparatnya dari tindakan korupsi atau menghindari tekanan dari kelompok pengusaha dan politisi.
Menurut hasil survei, publik menilai bahwa kepolisian paling tidak dapat mencegah terjadinya korupsi di internal lembaganya. Sedangkan kejaksaan dinilai paling tidak dapat menghindari tekanan kepentingan pengusaha, sama halnya dengan lembaga pengadilan.
Menanggapi hasil survei tersebut, calon Ketua KPK, Bambang Wijojanto menilai bahwa penilaian publik terhadap suatu lembaga sangat dipengaruhi media massa. Apa yang disampaikan media mengenai kinerja empat lembaga tersebutlah yang kemudian menjadi penilaian publik. "Coverage publik melalui media, apalagi sekarang hampir semua orang di desa, kota, mengkonsumsi media dari cetak, sampai online," katanya.
Bambang juga menambahkan, dari keempat lembaga tersebut, sayangnya, KPK mendapat anggaran dana paling kecil. Lembaga yang mendapat dana APBN terbesar pertama adalah kepolisian senilai Rp 3,2 triliun. Kemudian Mahkamah Agung disusul Kejaksaan Agung.
Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, KPK mendapat nilai kepercayaan 15 dari skala -100 hingga 100 persen. Sedangkan lembaga kepolisian mendapat nilai -18,3 dan lembaga kejaksaan mendapat -17,6 sementara pengadilan dengan -15. "Nilai tersebut merupakan persen yang menilai negatif dikurangi persen yang menilai positif, hasilnya angka itu, kita ambil net-nya saja," katanya.
Ketiga lembaga yang dinilai buruk integritasnya tersebut, kata Burhanuddin, dinilai tidak dapat mencegah aparatnya dari tindakan korupsi atau menghindari tekanan dari kelompok pengusaha dan politisi.
Menurut hasil survei, publik menilai bahwa kepolisian paling tidak dapat mencegah terjadinya korupsi di internal lembaganya. Sedangkan kejaksaan dinilai paling tidak dapat menghindari tekanan kepentingan pengusaha, sama halnya dengan lembaga pengadilan.
Menanggapi hasil survei tersebut, calon Ketua KPK, Bambang Wijojanto menilai bahwa penilaian publik terhadap suatu lembaga sangat dipengaruhi media massa. Apa yang disampaikan media mengenai kinerja empat lembaga tersebutlah yang kemudian menjadi penilaian publik. "Coverage publik melalui media, apalagi sekarang hampir semua orang di desa, kota, mengkonsumsi media dari cetak, sampai online," katanya.
Bambang juga menambahkan, dari keempat lembaga tersebut, sayangnya, KPK mendapat anggaran dana paling kecil. Lembaga yang mendapat dana APBN terbesar pertama adalah kepolisian senilai Rp 3,2 triliun. Kemudian Mahkamah Agung disusul Kejaksaan Agung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar