.jpg)
KORUPSI DAN KEMISKINAN WARGA
RADAR JAMBI:TONI.S
KEMISKINAN
Mereka Guyub dalam Keterbatasan
Para buruh sedang membongkar tumpukan karung beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka terpaksa menghemat pengeluaran sehari-hari untuk tetap dapat bertahan hidup di Jakarta.
Madina Nusrat
Yanti (34) harus benar-benar pandai menghemat dalam urusan kebutuhan pokok keluarganya. Dalam urusan nasi, misalnya, Yanti harus bisa mengirit agar dalam satu hari tak lebih dari 1 liter beras yang dimasak bagi keluarganya. Lauknya pun sangat sederhana, bahkan terkadang hanya kerupuk dan kecap.
Begitu juga dengan kebutuhan susu bubuk. Yanti dengan terpaksa harus tega membatasi pemberian susu bagi anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun cukup satu kotak isi 500 gram untuk tiga hari.
”Sebetulnya tidak tega harus membatasi susu buat si kecil. Namun, kalau tidak berhemat, berarti kami harus berutang karena penghasilan suami saya sebagai kuli Pelabuhan Tanjung Priok sudah pas-pasan,” kata Yanti.
Begitulah gambaran sebagian besar keluarga kuli Pelabuhan Tanjung Priok di Kompleks Yuka, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi karena upah suami mereka sebagai kuli pelabuhan sangat minim.
Namun, dalam keterbatasan itu mereka mampu membangun harmoni dan kebersamaan untuk mengatasi kesulitan hidup. Bahkan, di antara keluarga kuli tersebut malah saling berbagi pekerjaan di pelabuhan. Selain itu, mereka juga berbagi jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) kepada rekan mereka yang tidak mendapatkan jatah karena masalah administrasi.
Tidak memadai
Upah sebagai kuli bongkar muat pelabuhan memang jauh dari memadai. Mereka hanya diberi upah Rp 70.000-Rp 80.000 untuk waktu kerja selama 12 jam dalam sehari. Peluang penghasilan itu pun belum tentu mereka dapatkan setiap hari. Mereka rata-rata hanya bisa mendapatkan pekerjaan dua sampai tiga hari dalam seminggu, bergantung pada kedatangan kapal.
Bisa dibayangkan penghasilan mereka dalam sebulan, hanya berkisar Rp 750.000. Itu pun harus mereka sisihkan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk sewa rumah berukuran 3 meter x 3 meter di kawasan perumahan pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Kompleks Yuka. Hal itu karena sebagian besar dari para kuli tersebut merupakan generasi kedua setelah orangtua mereka yang bekerja sebagai kuli pelabuhan.
Dengan sisa penghasilan sekitar Rp 450.000 itu mereka harus menanggung hidup istri beserta anak-anak mereka. Rata-rata para kuli memiliki dua sampai empat anak.
Wasnim (35), salah seorang kuli, mengaku, penghasilan sebesar itu sama sekali tak bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Apalagi harga semua barang kebutuhan terus merangkak naik. Contohnya beras kualitas biasa saja mencapai Rp 7.000 per liter dan harga beras kualitas paling rendah Rp 5.000 per liter.
Untuk raskin pun, menurut Wasnim, kini dibatasi karena masalah administrasi. Tahun lalu, di lingkungan RT 03 RW 08 dijatah 25 paket raskin. Namun, sekarang hanya dijatah 14 paket raskin.
Sebagai ketua RT setempat, Wasnim harus mencari akal agar raskin tersebut bisa dibagikan secara adil kepada para keluarga kuli di lingkungannya. Solusinya, ia membagi jatah raskin tersebut kepada 25 keluarga kuli yang tergolong keluarga miskin sebanyak satu kali dalam dua bulan untuk setiap keluarga.
”Raskin ini cukup menolong karena harganya murah, Rp 10.000 untuk 5 kg. Padahal, harga beras paling murah di pasar sudah Rp 5.000 per liter,” katanya.
Saling berbagi
Saling berbagi juga dilakukan di antara para kuli untuk memperoleh kesempatan bekerja di pelabuhan. Supriyadi (38), misalnya, mengaku, tak jarang harus meminta bantuan kawan-kawannya agar diberi kesempatan bekerja sebagai kuli bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
”Saya pun begitu. Kalau ada teman meminta pekerjaan, saya akan bantu mencarikan pekerjaan. Kalau tidak saling bantu, kami tidak bisa hidup,” ungkapnya.
Para istri kuli itu pun tak kurang akal untuk menyiasati keterbatasan penghasilan suami mereka guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar dari mereka ikut bekerja sebagai penjahit barang cendera mata pernikahan yang diambil dari seorang perajin.
Untuk setiap 100 potong, mereka diupah Rp 3.000. Namun, karena pesanan membuat cendera mata itu terbatas, di antara para istri kuli itu hanya bisa mendapatkan pesanan maksimal 4.000 potong per bulan dengan total upah Rp 120.000.
Begitu juga yang dilakukan Yanti setiap hari. Kalau kebetulan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada, suaminya pun ikut membantunya menjahit. ”Kalau ikut dibantu suami, lumayan hasilnya bisa lebih sedikit,” katanya.
Namun, bagi sebagian keluarga kuli lain, kesempatan bekerja lebih baik tetap diharapkan. Apalagi risiko bekerja sebagai kuli pelabuhan tak kecil. Wasnim mengaku pernah terhantam rantai kontainer sehingga dadanya memar. Untuk mengobati lukanya, ia hanya memilih salep gosok untuk mengurangi memar.
Bekerja sebagai kuli pelabuhan pun, menurut Wasnim, juga harus meningkatkan kewaspadaan. Tak jarang, peti kemas berukuran besar itu jatuh dari cengkeraman alat berat. ”Saya pernah nyaris tertimpa kontainer. Kalau saya tidak hati-hati dengan terus mengamati gerakan alat, nyawa saya setiap saat bisa terancam,” tutur Wasnim.
Para kuli itu pun mengakui, pekerjaan sebagai kuli pelabuhan sama sekali tidak memberikan harapan. Dedi (32), Maret nanti, rencananya akan merantau ke Sulawesi untuk bekerja sebagai kuli bongkar muat dengan upah lebih dari Rp 2 juta per bulan. Untuk sementara, Dedi akan menitipkan anak dan istrinya ke rumah orangtuanya di Kompleks Yuka. ”Kalau tetap bertahan di Tanjung Priok, nasib saya tak akan berubah.”
Mereka seperti terperangkap dalam ruang waktu tak berujung. Ironinya, lingkungan miskin ini seperti tak tersentuh oleh penguasa, padahal jarak antara kampung mereka dan Istana Negara serta Balaikota DKI Jakarta hanya 17 kilometer.
GERAKAN ANTIKORUPSI
Moralitas Tidak Cukup untuk Jaga Keutamaan
Dalam masyarakat, seharusnya tak boleh ada toleransi pada kecurangan, apalagi korupsi. Namun, moralitas semata tidak cukup untuk menghasilkan keutamaan, orang yang bertanggung jawab sehingga berani menolak kecurangan itu.
Demikian dikatakan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, pada Seminar Nasional Kompas 2011 bertema ”Korupsi yang Memiskinkan”, Selasa (22/2) di Hotel Santika Premiere, Jakarta. Pada sesi pertama hari kedua seminar, Karlina tampil bersama dengan sejarawan Ahmad Syafii Maarif, Sri Palupi (Ecosoc), Akhiar Salmi (Universitas Indonesia), dan anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
Karlina mengakui, selama ini feodalisme dianggap sebagai akar penyimpangan, korupsi yang meluas di negeri ini. Sejarah sesak dengan kisah penindasan rakyat di bawah sistem feodal. Namun, bukan berarti tak ada kode perilaku bangsawan. Menak Sunda punya keutamaan membangun politik adiluhung; bangsawan Bugis mengutamakan konsisten, jujur, dan menghargai sesama; serta para samurai Jepang punya keangkuhan untuk menampik upeti dan kekayaan. Bagi para samurai, menuntut imbalan atas pengabdian mereka sama dengan merendahkan martabat diri. Keutamaan itu yang hilang di negeri ini.
Suatu hal yang pasti, menurut Karlina, kebanyakan pejabat publik dan politisi kita tak memiliki keangkuhan para samurai, memenuhi tanggung jawab dan melayani. Reformasi diterima sebagai proyek bersama membentuk Indonesia yang demokratis. Namun, demokrasi berdiri di atas gagasan, kalau ada tanggung jawab dalam kekuasaan.
Tetap optimistis
Syafii Maarif menambahkan, di tengah kultur bangsa yang gelap karena korupsi, kita harus tetap optimistis korupsi bisa dilumpuhkan secara telak oleh generasi yang memiliki idealisme yang tahan banting. Bukan idealisme musiman yang rentan terhadap godaan benda dan kekuasaan. Ke arah jalan lurus inilah kita seharusnya melangkahkan kaki untuk Indonesia yang adil, beradab, dan bermartabat, bukan Indonesia paria yang tunaharga diri.
”Sebagai bangsa yang masih dalam ’proses menjadi’, kita sangat perlu stamina spiritual yang prima dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk mempercepat proses itu. Sebab itu, sebagai orang tua, saya memohon kepada generasi pemimpin yang akan muncul agar tak cepat-cepat terseret oleh tarikan godaan politik jangka pendek yang serba pragmatis,” ucap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Dia merujuk kesimpulan betapa sulitnya memerangi korupsi di Indonesia sebab kepentingan elite politik dan bisnis belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Juga tidak ada partai politik yang bisa menjadi mitra gerakan sosial antikorupsi.
”Pemerintah belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Padahal, institusi ini yang diberi mandat penuh oleh konstitusi untuk berdiri paling depan melawan kejahatan yang menyengsarakan rakyat. Pemerintah memiliki segalanya untuk bertindak,” katanya. Kondisi ini diperparah dengan perselingkuhan antara penguasa, pengusaha, dan badan usaha milik negara.
Di sisi lain, menurut dia, partai belum bisa diharapkan karena lebih merupakan bagian dari masalah. ”Sementara lebih baik kita lupakan peran partai sampai mereka benar-benar siuman untuk berfungsi sebagai media efektif bagi penyalur aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi yang sehat. Biar parpol lebih dulu berbenah diri secara jujur dan berani jika ingin menjadi pilar demokrasi yang efektif,” kata Syafii Maarif.
Akhiar Salmi melontarkan ide waris pidana untuk menimbulkan keteladanan dalam keluarga, terutama untuk menolak kekayaan hasil korupsi. Waris pidana sebagai pengikat bagi ahli waris pelaku korupsi untuk membayar uang pengganti bilamana pelaku meninggal. Ini diharapkan bisa memunculkan tradisi kontrol atas asal-usul harta keluarga.
Upaya memiskinkan
Aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto, yang tampil pada sesi terakhir bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada), dan Saldi Isra (Universitas Andalas), mengingatkan, upaya memiskinkan koruptor dan keluarganya adalah cara efektif untuk memberantas korupsi. Pelaku korupsi tak takut lagi dengan penjara.
”Pelbagai fasilitas bisa didapat di penjara sehingga koruptor tak takut,” katanya. Apalagi banyak hal ganjil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga hukum menjadi pasar gelap ketidakadilan.
Lemahnya penegakan hukum dibenarkan Zainal yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM. Ia mencontohkan, kuliah kerja nyata di UGM dengan mengawasi proses peradilan justru ditentang aparat penegak hukum.
Busyro mengakui, pemberantasan korupsi adalah kerja keras bersama semua elemen bangsa. Sebab itu, dibutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari siapa pun di negeri ini untuk mewujudkannya.
KEMISKINAN
Mereka Guyub dalam Keterbatasan
Para buruh sedang membongkar tumpukan karung beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka terpaksa menghemat pengeluaran sehari-hari untuk tetap dapat bertahan hidup di Jakarta.
Madina Nusrat
Yanti (34) harus benar-benar pandai menghemat dalam urusan kebutuhan pokok keluarganya. Dalam urusan nasi, misalnya, Yanti harus bisa mengirit agar dalam satu hari tak lebih dari 1 liter beras yang dimasak bagi keluarganya. Lauknya pun sangat sederhana, bahkan terkadang hanya kerupuk dan kecap.
Begitu juga dengan kebutuhan susu bubuk. Yanti dengan terpaksa harus tega membatasi pemberian susu bagi anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun cukup satu kotak isi 500 gram untuk tiga hari.
”Sebetulnya tidak tega harus membatasi susu buat si kecil. Namun, kalau tidak berhemat, berarti kami harus berutang karena penghasilan suami saya sebagai kuli Pelabuhan Tanjung Priok sudah pas-pasan,” kata Yanti.
Begitulah gambaran sebagian besar keluarga kuli Pelabuhan Tanjung Priok di Kompleks Yuka, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi karena upah suami mereka sebagai kuli pelabuhan sangat minim.
Namun, dalam keterbatasan itu mereka mampu membangun harmoni dan kebersamaan untuk mengatasi kesulitan hidup. Bahkan, di antara keluarga kuli tersebut malah saling berbagi pekerjaan di pelabuhan. Selain itu, mereka juga berbagi jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) kepada rekan mereka yang tidak mendapatkan jatah karena masalah administrasi.
Tidak memadai
Upah sebagai kuli bongkar muat pelabuhan memang jauh dari memadai. Mereka hanya diberi upah Rp 70.000-Rp 80.000 untuk waktu kerja selama 12 jam dalam sehari. Peluang penghasilan itu pun belum tentu mereka dapatkan setiap hari. Mereka rata-rata hanya bisa mendapatkan pekerjaan dua sampai tiga hari dalam seminggu, bergantung pada kedatangan kapal.
Bisa dibayangkan penghasilan mereka dalam sebulan, hanya berkisar Rp 750.000. Itu pun harus mereka sisihkan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk sewa rumah berukuran 3 meter x 3 meter di kawasan perumahan pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Kompleks Yuka. Hal itu karena sebagian besar dari para kuli tersebut merupakan generasi kedua setelah orangtua mereka yang bekerja sebagai kuli pelabuhan.
Dengan sisa penghasilan sekitar Rp 450.000 itu mereka harus menanggung hidup istri beserta anak-anak mereka. Rata-rata para kuli memiliki dua sampai empat anak.
Wasnim (35), salah seorang kuli, mengaku, penghasilan sebesar itu sama sekali tak bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Apalagi harga semua barang kebutuhan terus merangkak naik. Contohnya beras kualitas biasa saja mencapai Rp 7.000 per liter dan harga beras kualitas paling rendah Rp 5.000 per liter.
Untuk raskin pun, menurut Wasnim, kini dibatasi karena masalah administrasi. Tahun lalu, di lingkungan RT 03 RW 08 dijatah 25 paket raskin. Namun, sekarang hanya dijatah 14 paket raskin.
Sebagai ketua RT setempat, Wasnim harus mencari akal agar raskin tersebut bisa dibagikan secara adil kepada para keluarga kuli di lingkungannya. Solusinya, ia membagi jatah raskin tersebut kepada 25 keluarga kuli yang tergolong keluarga miskin sebanyak satu kali dalam dua bulan untuk setiap keluarga.
”Raskin ini cukup menolong karena harganya murah, Rp 10.000 untuk 5 kg. Padahal, harga beras paling murah di pasar sudah Rp 5.000 per liter,” katanya.
Saling berbagi
Saling berbagi juga dilakukan di antara para kuli untuk memperoleh kesempatan bekerja di pelabuhan. Supriyadi (38), misalnya, mengaku, tak jarang harus meminta bantuan kawan-kawannya agar diberi kesempatan bekerja sebagai kuli bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
”Saya pun begitu. Kalau ada teman meminta pekerjaan, saya akan bantu mencarikan pekerjaan. Kalau tidak saling bantu, kami tidak bisa hidup,” ungkapnya.
Para istri kuli itu pun tak kurang akal untuk menyiasati keterbatasan penghasilan suami mereka guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar dari mereka ikut bekerja sebagai penjahit barang cendera mata pernikahan yang diambil dari seorang perajin.
Untuk setiap 100 potong, mereka diupah Rp 3.000. Namun, karena pesanan membuat cendera mata itu terbatas, di antara para istri kuli itu hanya bisa mendapatkan pesanan maksimal 4.000 potong per bulan dengan total upah Rp 120.000.
Begitu juga yang dilakukan Yanti setiap hari. Kalau kebetulan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada, suaminya pun ikut membantunya menjahit. ”Kalau ikut dibantu suami, lumayan hasilnya bisa lebih sedikit,” katanya.
Namun, bagi sebagian keluarga kuli lain, kesempatan bekerja lebih baik tetap diharapkan. Apalagi risiko bekerja sebagai kuli pelabuhan tak kecil. Wasnim mengaku pernah terhantam rantai kontainer sehingga dadanya memar. Untuk mengobati lukanya, ia hanya memilih salep gosok untuk mengurangi memar.
Bekerja sebagai kuli pelabuhan pun, menurut Wasnim, juga harus meningkatkan kewaspadaan. Tak jarang, peti kemas berukuran besar itu jatuh dari cengkeraman alat berat. ”Saya pernah nyaris tertimpa kontainer. Kalau saya tidak hati-hati dengan terus mengamati gerakan alat, nyawa saya setiap saat bisa terancam,” tutur Wasnim.
Para kuli itu pun mengakui, pekerjaan sebagai kuli pelabuhan sama sekali tidak memberikan harapan. Dedi (32), Maret nanti, rencananya akan merantau ke Sulawesi untuk bekerja sebagai kuli bongkar muat dengan upah lebih dari Rp 2 juta per bulan. Untuk sementara, Dedi akan menitipkan anak dan istrinya ke rumah orangtuanya di Kompleks Yuka. ”Kalau tetap bertahan di Tanjung Priok, nasib saya tak akan berubah.”
Mereka seperti terperangkap dalam ruang waktu tak berujung. Ironinya, lingkungan miskin ini seperti tak tersentuh oleh penguasa, padahal jarak antara kampung mereka dan Istana Negara serta Balaikota DKI Jakarta hanya 17 kilometer.
GERAKAN ANTIKORUPSI
Moralitas Tidak Cukup untuk Jaga Keutamaan
Dalam masyarakat, seharusnya tak boleh ada toleransi pada kecurangan, apalagi korupsi. Namun, moralitas semata tidak cukup untuk menghasilkan keutamaan, orang yang bertanggung jawab sehingga berani menolak kecurangan itu.
Demikian dikatakan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, pada Seminar Nasional Kompas 2011 bertema ”Korupsi yang Memiskinkan”, Selasa (22/2) di Hotel Santika Premiere, Jakarta. Pada sesi pertama hari kedua seminar, Karlina tampil bersama dengan sejarawan Ahmad Syafii Maarif, Sri Palupi (Ecosoc), Akhiar Salmi (Universitas Indonesia), dan anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
Karlina mengakui, selama ini feodalisme dianggap sebagai akar penyimpangan, korupsi yang meluas di negeri ini. Sejarah sesak dengan kisah penindasan rakyat di bawah sistem feodal. Namun, bukan berarti tak ada kode perilaku bangsawan. Menak Sunda punya keutamaan membangun politik adiluhung; bangsawan Bugis mengutamakan konsisten, jujur, dan menghargai sesama; serta para samurai Jepang punya keangkuhan untuk menampik upeti dan kekayaan. Bagi para samurai, menuntut imbalan atas pengabdian mereka sama dengan merendahkan martabat diri. Keutamaan itu yang hilang di negeri ini.
Suatu hal yang pasti, menurut Karlina, kebanyakan pejabat publik dan politisi kita tak memiliki keangkuhan para samurai, memenuhi tanggung jawab dan melayani. Reformasi diterima sebagai proyek bersama membentuk Indonesia yang demokratis. Namun, demokrasi berdiri di atas gagasan, kalau ada tanggung jawab dalam kekuasaan.
Tetap optimistis
Syafii Maarif menambahkan, di tengah kultur bangsa yang gelap karena korupsi, kita harus tetap optimistis korupsi bisa dilumpuhkan secara telak oleh generasi yang memiliki idealisme yang tahan banting. Bukan idealisme musiman yang rentan terhadap godaan benda dan kekuasaan. Ke arah jalan lurus inilah kita seharusnya melangkahkan kaki untuk Indonesia yang adil, beradab, dan bermartabat, bukan Indonesia paria yang tunaharga diri.
”Sebagai bangsa yang masih dalam ’proses menjadi’, kita sangat perlu stamina spiritual yang prima dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk mempercepat proses itu. Sebab itu, sebagai orang tua, saya memohon kepada generasi pemimpin yang akan muncul agar tak cepat-cepat terseret oleh tarikan godaan politik jangka pendek yang serba pragmatis,” ucap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Dia merujuk kesimpulan betapa sulitnya memerangi korupsi di Indonesia sebab kepentingan elite politik dan bisnis belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Juga tidak ada partai politik yang bisa menjadi mitra gerakan sosial antikorupsi.
”Pemerintah belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Padahal, institusi ini yang diberi mandat penuh oleh konstitusi untuk berdiri paling depan melawan kejahatan yang menyengsarakan rakyat. Pemerintah memiliki segalanya untuk bertindak,” katanya. Kondisi ini diperparah dengan perselingkuhan antara penguasa, pengusaha, dan badan usaha milik negara.
Di sisi lain, menurut dia, partai belum bisa diharapkan karena lebih merupakan bagian dari masalah. ”Sementara lebih baik kita lupakan peran partai sampai mereka benar-benar siuman untuk berfungsi sebagai media efektif bagi penyalur aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi yang sehat. Biar parpol lebih dulu berbenah diri secara jujur dan berani jika ingin menjadi pilar demokrasi yang efektif,” kata Syafii Maarif.
Akhiar Salmi melontarkan ide waris pidana untuk menimbulkan keteladanan dalam keluarga, terutama untuk menolak kekayaan hasil korupsi. Waris pidana sebagai pengikat bagi ahli waris pelaku korupsi untuk membayar uang pengganti bilamana pelaku meninggal. Ini diharapkan bisa memunculkan tradisi kontrol atas asal-usul harta keluarga.
Upaya memiskinkan
Aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto, yang tampil pada sesi terakhir bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada), dan Saldi Isra (Universitas Andalas), mengingatkan, upaya memiskinkan koruptor dan keluarganya adalah cara efektif untuk memberantas korupsi. Pelaku korupsi tak takut lagi dengan penjara.
”Pelbagai fasilitas bisa didapat di penjara sehingga koruptor tak takut,” katanya. Apalagi banyak hal ganjil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga hukum menjadi pasar gelap ketidakadilan.
Lemahnya penegakan hukum dibenarkan Zainal yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM. Ia mencontohkan, kuliah kerja nyata di UGM dengan mengawasi proses peradilan justru ditentang aparat penegak hukum.
Busyro mengakui, pemberantasan korupsi adalah kerja keras bersama semua elemen bangsa. Sebab itu, dibutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari siapa pun di negeri ini untuk mewujudkannya.
KHADAFY DI TUDING MEMBANTAI WARGA SENDIRI
RADAR JAMBI:TONI.S
Khadafy Dituding Membantai
Tripoli, Selasa - Situasi di Libya, Selasa (22/2), kian tak menentu karena korban kerusuhan dan kekerasan militer terus berjatuhan. Komunitas internasional menuding, bahkan elite di lingkaran dalam rezim pemimpin Libya Moammar Khadafy bersaksi, Khadafy telah melakukan pembantaian massal.
Bandar udara di Benghazi, kota terbesar kedua Libya, rusak berat akibat amuk massa. Otoritas setempat menutup penerbangan dari dan ke kota yang dihuni 2 juta jiwa itu. Informasi ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit, Selasa di Kairo, setelah ia mendapat laporan dari Egypt Air.
Penutupan terjadi setelah bentrokan berdarah antara militer dan massa antipemerintah, yang menewaskan 60 orang lebih, Senin. Dalam aksi itu massa merusak semua simbol Khadafy serta membakar bangunan dan mobil.
Aksi serupa melanda Tripoli. Senin malam, helikopter militer meraung-raung di atas Tripoli dan menembak secara serampangan. Penembak jitu bertebaran di atap bangunan, juga untuk menghalau massa. Muhammad Abdul-Malek, seorang aktivis oposisi, mengatakan, aksi itu bertujuan mencegah arus massa dari luar masuk ke Tripoli.
Korban yang tewas dan terluka terus berjatuhan. Aktivis hak asasi manusia di Swiss dan Amerika Serikat mengatakan, jumlah korban tewas di seluruh Libya hingga Senin telah lebih dari 233 orang. Dengan bertambahnya 60 korban tewas terbaru akibat insiden Senin malam, korban tewas diduga kuat telah mencapai lebih dari 300 orang. Sulit mendapatkan konfirmasi pasti karena sulitnya akses telepon ke Libya.
Khadafy, Selasa, buru-buru tampil di televisi. Penampilannya itu untuk menegaskan kepada publik Libya bahwa ia tidak melarikan diri ke luar negeri. Ia tetap di Libya sebagai pemimpin dan dengan penampilan itu ia ingin menegaskan dirinya pemimpin sejati, tegar, dan teguh hati. Khadafy juga membantah dirinya melakukan pembantaian.
Pembantaian
Kekacauan dan kekerasan di negeri kaya akan sumber daya minyak bumi itu juga diwarnai pengunduran diri para pejabat dalam negeri dan diplomat senior atau duta besar Libya di beberapa negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada juga duta besar dan staf duta besar yang tegas memutuskan hubungan kerja dengan rezim Khadafy.
Selasa, para duta besar dan diplomat meminta negara-negara di dunia ikut membantu penyelesaian kemelut politik di Libya dengan menghentikan apa yang mereka sebut sebagai ”pembantaian demonstran antipemerintah” atau genosida. Mereka mengecam aksi kekerasan militer yang tidak manusiawi dalam menghadapi demonstran.
Duta Besar Libya yang mengundurkan diri itu antara lain Ali al-Essawi (India), AH Elimam (Banglades), dan Ali Adjali (AS). Duta Besar Libya untuk Liga Arab di Kairo Abdel-Moneim al-Houni sudah mengundurkan diri pada Minggu lalu.
”Rezim Khadafy adalah sampah sejarah karena ia mengkhianati bangsa dan rakyatnya,” kata Houni dalam sebuah pernyataan. Ia menuntut Khadafy, komandan dan ajudannya diadili karena melakukan ”pembunuhan massal”.
Mereka mengundurkan diri sebagai protes atas kekerasan militer di negaranya. Kata Essawi, pesawat militer digunakan untuk mengebom dan menembak warga di Tripoli dan Benghazi. Elimam mundur karena anggota keluarganya tewas ditembak. ”Saya menyerukan kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sekarang saatnya untuk bersikap adil dan jujur melindungi warga Libya,” kata Essawi di New Delhi. ”Jatuhnya Khadafy adalah keharusan bagi orang-orang di jalan-jalan (di Libya) itu,” katanya lagi.
Khadafy tampaknya telah kehilangan dukungan dari setidaknya satu kelompok besar diplomat, beberapa unit militer dan duta besar sendiri, termasuk duta besar Libya di Washington, Ali Adjali. Wakil Duta Besar Libya untuk PBB Ibrahim Dabbashi menuduh Khadafy yang telah memerintah lebih dari 41 tahun itu sudah melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri.
Diplomat atau staf kedutaan Libya di Malaysia, Jepang, dan Australia juga memutuskan hubungan dengan rezim Khadafy. Mereka mengecam kekerasan yang mematikan rakyat sipil.
Beberapa pejabat di dalam negeri juga mengundurkan diri. Salah satunya adalah Menteri Kehakiman Libya Mustafa Abdel-Jalil sebagai protesnya terhadap kekerasan militer yang telah ”menggunakan kekuatan berlebihan” dalam menghadapi para demonstran tidak bersenjata.
Mengecam
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kepada wartawan di Beverly Hills, California, mengatakan telah terjadi penindasan di Libya. Melalui juru bicaranya, Ban mengatakan, terjadi ”pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional” oleh Khadafy.
Menlu AS Hillary Clinton meminta Khadafy ”menghentikan aksi pertumpahan darah yang tidak bisa diterima” dan dunia sedang menonton kekerasan Libya ”dengan peringatan”. Perdana Menteri Inggris David Cameron, saat berada di Kairo, menyebut kekerasan rezim Khadafy ”mengerikan”.
Komunitas internasional terus saja mengecam kekerasan militer terhadap rakyat sipil Libya. Tidak hanya mengecam, mereka juga telah melakukan evakuasi, dan ada juga yang bersiap-siap mengevakuasi warganya dari Libya.
Ulama berpengaruh Libya, Yusuf al-Qaradawi, mengeluarkan fatwa, setiap prajurit Libya yang bisa menembak mati Khadafy telah ”membersihkan Libya dari dia”. Sedangkan seorang akademisi, pakar Libya, mengatakan, dia yakin rezim Khadafy akan runtuh. ”Tidak seperti jatuhnya rezim di Tunisia dan Mesir, ini akan runtuh melalui perang saudara,” kata Lisa Anderson, Rektor Universitas Amerika di Kairo.
Diktator Libya
Penulis: Yuli AH | Editor: yuli
Rabu, 23 Februari 2011 | 00:10 WIB
al jazeera Muammar Khadafi, diktator tua dari Libya, saat pidato di televisi pemerintah untuk menghasut pendukungnya agar menghajar balik pemberontakan rakyat.
Presiden Libya Moammar Khadafy kembali bicara ke publik, melalui stasiun televisi pemerintah, Selasa (22/2/2011). Sebelumnya, hal itu dilakukan di Al Arabiyah.
Alih-alih meredakan kemarahan rakyatnya, ia justru menyuruh pengikutnya agar turun ke jalan untuk menghancurkan pemberontakan rakyat. Khadafy pun bersumpah dirinya akan bertempur sampai mati.
Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan sedang terjadi di Libya, Khadafy justru berseru, "Ini negaraku, negaraku!"
"Saya akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Mati sebagai martir di tanah leluhurku," kata diktator renta itu menunjukkan kemarahannya.
Presiden yang memang punya reputasi panjang sebagai pembangkang Barat itu juga berseru soal tindakan yang layak bagi para pemberontak, "Tangkap tikus-tikus itu." Adapun kepada pengikutnya, dia menghasut, "Keluar rumah dan hajar mereka."
Khadafy Dituding MembantaiTripoli, Selasa - Situasi di Libya, Selasa (22/2), kian tak menentu karena korban kerusuhan dan kekerasan militer terus berjatuhan. Komunitas internasional menuding, bahkan elite di lingkaran dalam rezim pemimpin Libya Moammar Khadafy bersaksi, Khadafy telah melakukan pembantaian massal.
Bandar udara di Benghazi, kota terbesar kedua Libya, rusak berat akibat amuk massa. Otoritas setempat menutup penerbangan dari dan ke kota yang dihuni 2 juta jiwa itu. Informasi ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit, Selasa di Kairo, setelah ia mendapat laporan dari Egypt Air.
Penutupan terjadi setelah bentrokan berdarah antara militer dan massa antipemerintah, yang menewaskan 60 orang lebih, Senin. Dalam aksi itu massa merusak semua simbol Khadafy serta membakar bangunan dan mobil.
Aksi serupa melanda Tripoli. Senin malam, helikopter militer meraung-raung di atas Tripoli dan menembak secara serampangan. Penembak jitu bertebaran di atap bangunan, juga untuk menghalau massa. Muhammad Abdul-Malek, seorang aktivis oposisi, mengatakan, aksi itu bertujuan mencegah arus massa dari luar masuk ke Tripoli.
Korban yang tewas dan terluka terus berjatuhan. Aktivis hak asasi manusia di Swiss dan Amerika Serikat mengatakan, jumlah korban tewas di seluruh Libya hingga Senin telah lebih dari 233 orang. Dengan bertambahnya 60 korban tewas terbaru akibat insiden Senin malam, korban tewas diduga kuat telah mencapai lebih dari 300 orang. Sulit mendapatkan konfirmasi pasti karena sulitnya akses telepon ke Libya.
Khadafy, Selasa, buru-buru tampil di televisi. Penampilannya itu untuk menegaskan kepada publik Libya bahwa ia tidak melarikan diri ke luar negeri. Ia tetap di Libya sebagai pemimpin dan dengan penampilan itu ia ingin menegaskan dirinya pemimpin sejati, tegar, dan teguh hati. Khadafy juga membantah dirinya melakukan pembantaian.
Pembantaian
Kekacauan dan kekerasan di negeri kaya akan sumber daya minyak bumi itu juga diwarnai pengunduran diri para pejabat dalam negeri dan diplomat senior atau duta besar Libya di beberapa negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada juga duta besar dan staf duta besar yang tegas memutuskan hubungan kerja dengan rezim Khadafy.
Selasa, para duta besar dan diplomat meminta negara-negara di dunia ikut membantu penyelesaian kemelut politik di Libya dengan menghentikan apa yang mereka sebut sebagai ”pembantaian demonstran antipemerintah” atau genosida. Mereka mengecam aksi kekerasan militer yang tidak manusiawi dalam menghadapi demonstran.
Duta Besar Libya yang mengundurkan diri itu antara lain Ali al-Essawi (India), AH Elimam (Banglades), dan Ali Adjali (AS). Duta Besar Libya untuk Liga Arab di Kairo Abdel-Moneim al-Houni sudah mengundurkan diri pada Minggu lalu.
”Rezim Khadafy adalah sampah sejarah karena ia mengkhianati bangsa dan rakyatnya,” kata Houni dalam sebuah pernyataan. Ia menuntut Khadafy, komandan dan ajudannya diadili karena melakukan ”pembunuhan massal”.
Mereka mengundurkan diri sebagai protes atas kekerasan militer di negaranya. Kata Essawi, pesawat militer digunakan untuk mengebom dan menembak warga di Tripoli dan Benghazi. Elimam mundur karena anggota keluarganya tewas ditembak. ”Saya menyerukan kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sekarang saatnya untuk bersikap adil dan jujur melindungi warga Libya,” kata Essawi di New Delhi. ”Jatuhnya Khadafy adalah keharusan bagi orang-orang di jalan-jalan (di Libya) itu,” katanya lagi.
Khadafy tampaknya telah kehilangan dukungan dari setidaknya satu kelompok besar diplomat, beberapa unit militer dan duta besar sendiri, termasuk duta besar Libya di Washington, Ali Adjali. Wakil Duta Besar Libya untuk PBB Ibrahim Dabbashi menuduh Khadafy yang telah memerintah lebih dari 41 tahun itu sudah melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri.
Diplomat atau staf kedutaan Libya di Malaysia, Jepang, dan Australia juga memutuskan hubungan dengan rezim Khadafy. Mereka mengecam kekerasan yang mematikan rakyat sipil.
Beberapa pejabat di dalam negeri juga mengundurkan diri. Salah satunya adalah Menteri Kehakiman Libya Mustafa Abdel-Jalil sebagai protesnya terhadap kekerasan militer yang telah ”menggunakan kekuatan berlebihan” dalam menghadapi para demonstran tidak bersenjata.
Mengecam
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kepada wartawan di Beverly Hills, California, mengatakan telah terjadi penindasan di Libya. Melalui juru bicaranya, Ban mengatakan, terjadi ”pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional” oleh Khadafy.
Menlu AS Hillary Clinton meminta Khadafy ”menghentikan aksi pertumpahan darah yang tidak bisa diterima” dan dunia sedang menonton kekerasan Libya ”dengan peringatan”. Perdana Menteri Inggris David Cameron, saat berada di Kairo, menyebut kekerasan rezim Khadafy ”mengerikan”.
Komunitas internasional terus saja mengecam kekerasan militer terhadap rakyat sipil Libya. Tidak hanya mengecam, mereka juga telah melakukan evakuasi, dan ada juga yang bersiap-siap mengevakuasi warganya dari Libya.
Ulama berpengaruh Libya, Yusuf al-Qaradawi, mengeluarkan fatwa, setiap prajurit Libya yang bisa menembak mati Khadafy telah ”membersihkan Libya dari dia”. Sedangkan seorang akademisi, pakar Libya, mengatakan, dia yakin rezim Khadafy akan runtuh. ”Tidak seperti jatuhnya rezim di Tunisia dan Mesir, ini akan runtuh melalui perang saudara,” kata Lisa Anderson, Rektor Universitas Amerika di Kairo.
Diktator Libya
Penulis: Yuli AH | Editor: yuli
Rabu, 23 Februari 2011 | 00:10 WIB
al jazeera Muammar Khadafi, diktator tua dari Libya, saat pidato di televisi pemerintah untuk menghasut pendukungnya agar menghajar balik pemberontakan rakyat.
Presiden Libya Moammar Khadafy kembali bicara ke publik, melalui stasiun televisi pemerintah, Selasa (22/2/2011). Sebelumnya, hal itu dilakukan di Al Arabiyah.
Alih-alih meredakan kemarahan rakyatnya, ia justru menyuruh pengikutnya agar turun ke jalan untuk menghancurkan pemberontakan rakyat. Khadafy pun bersumpah dirinya akan bertempur sampai mati.
Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan sedang terjadi di Libya, Khadafy justru berseru, "Ini negaraku, negaraku!"
"Saya akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Mati sebagai martir di tanah leluhurku," kata diktator renta itu menunjukkan kemarahannya.
Presiden yang memang punya reputasi panjang sebagai pembangkang Barat itu juga berseru soal tindakan yang layak bagi para pemberontak, "Tangkap tikus-tikus itu." Adapun kepada pengikutnya, dia menghasut, "Keluar rumah dan hajar mereka."
DKI: TIDAK ADA YANG DI BANGUN FOKE SELAMA INI
RADAR JAMBI:TONI.S
Menuju DKI-1
Demokrat Pertimbangkan Nachrowi Ramli
Rabu, 23 Februari 2011 | 10:21 WIB
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Nachrowi Ramli.
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mencalonkan Ketua DPD Partai Demokrat, Nachrowi Ramli. Pencalonan Nachrowi akan segera dibawa dalam rapat internal di DPP.
Dikatakan Ruhut, pencalonan Nachrowi meredupkan nama Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Foke sempat disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali.
"Tapi, kami yang di pusat, pastinya akan menerima apa yang akan disampaikan oleh daerah. Kami hormati dan pertimbangkan sebagai masukan," ucap Ruhut, Rabu (23/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Dia pun menilai, Nachrowi Ramli sebagai salah seorang kader yang bagus yang mampu merintis kariernya dari bawah.
Ketika ditanyakan soal performa Fauzi Bowo, Ruhut enggan berkomentar dan menyerahkan penilaian kepada Dewan Pembina Demokrat yang di ketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski nama Nachrowi sudah mulai dipertimbangkan DPP Partai Demokrat berkat usulan DPD Demokrat Jakarta, Ruhut memastikan hingga kini Partai Demokrat masih belum memiliki calon tetap.
"Belum ada. Pemilihan gubernur, wali kota daerah, dan bupati, itu ditentukan oleh ketua dewan pembina, ketua umum, dan sekjen. Dan sampai sekarang sih belum ada pembicaraan," ujarnya.
Dengan pencalonan Nachrowi Ramli dari DPD Partai Demokrat DKI, peluang pencalonan kembali Fauzi Bowo yang merupakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat pun semakin mengecil. Semakin kecilnya peluang Foke ini semakin diindikasikan dengan kritik yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden menyatakan, kinerja Pemerintah Provinsi DKI bagaikan pepesan kosong yang hanya mengumbar banyak rencana namun minim akan realisasi, sehingga banyak investasi yang akhirnya tidak terwujud. Presiden pun memberikan target di tahun 2020, Jakarta bebas dari kemacetan.
Berseteru dengan Wakil Gubernur
Demokrat Tak Lagi Calonkan Fauzi Bowo
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama istri serta Wakil Gubernur Prijanto (dua dari kanan) memotong tumpeng saat Apel Peringatan HUT ke-483 Kota Jakarta di halaman Tugu Monas, Jakarta, Selasa (22/6/2010).
Sikap Partai Demokrat yang tak lagi mengusung nama Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilukada 2012 dilatarbelakangi oleh kepemimpinan Fauzi yang dinilai masih kurang. Salah satunya dipicu dengan persetruan Fauzi dengan wakilnya, Prijanto.
Demikian disampaikan Sekjen DPD Partai Demokrat DKI, Irfan Gani, Selasa (22/2/2011), saat dihubungi wartawan.
"Foke, berdasarkan hasil evaluasi kami, memiliki kepemimpinan dan etika yang tidak baik karena berseteru dengan Wakil Gubernur," ujar Irfan.
Dengan sikap seperti itu, Irfan pun menyangsikan akan keharmonisan Foke dengan warga Jakarta. "Kalau dengan wakilnya saja tidak harmonis, bagaimana mau harmonis dengan masyarakatnya?" ucap Irfan.
Persetruan tersebut, lanjutnya, juga tidak etis apabila begitu terlihat di kacamata publik. Selain masalah kepemimpinan, manajerial pemerintahan Foke juga dinilai tidak berhasil.
"Banyak anggaran yang tidak terserap, sehingga program pun akhirnya tertunda atau batal," tutur Irfan.
Atas dasar penilaian tersebut, DPD Demokrat DKI akhirnya menyatakan tidak lagi mencalonkan Foke sebagai calon dari Demokrat. "Dari DPD, cabang, sampai ranting, kami bulat sepakat bahwa Nachrowi Ramli yang akan menjadi calon kami. Nanti akan dibicarakan ke tingkat DPP dan Majelis Tinggi. Soal kans Foke, saya tidak tahu apakah ada partai lain yang calonkan dia," kata Irfan.
Pilgub DKI Jakarta
Demokrat Pastikan Usung Nachrowi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta memastikan akan memajukan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan Nachrowi juga disebut-sebut sudah melalui mekanisme internal maupun eksternal.
"Tentang pencalonan partai Demokrat DPD DKI kepada Nachrowi dari kepengurusan kami sudah diputuskan melalui Musda dan akan dikuatkan dalam Raker," ucap Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, Senin (21/2/2011), dalam diskusi "Jakarta 2012, Pilih yang Ahli atau Berani?" di Jakarta Media Center, Jakarta.
Pemilihan Nachrowi pun tidak main-main karena Demokrat menilai sosok Nachrowi memiliki tingkat kepopuleran dan elektibilitas yang tinggi. "Dia punya dua aspek itu," imbuh Irfan.
Selain itu, lanjutnya, hasil survei lembaga indepen pun menguatkan kesimpulan partai Demokrat tersebut. "Selain penilaian internal kami, lembaga independen juga melakukan hasil survei dan hasilnya sama," ungkap Irfan.
Pencalonan tersebut juga diakui Irfan sudah didukung penuh oleh pengurus Partai Demokrat di tiap tingkat mulai dari DPP, DPD, dan DPC. "Semuanya mendukung penuh Nachrowi Ramli jadi Gubernur DKI tahun 2012," tandasnya.
Dengan pemilihan Nachrowi ini, peluang pencalonan kembali Fauzi Bowo yang merupakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat pun semakin mengecil. Semakin kecilnya peluang Foke ini pun ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat hari ini.
Presiden SBY menyatakan bahwa kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta bagaikan pepesan kosong yang hanya mengumbar banyaj rencana namun minim akan realisasi.
Nachrowi Pimpin Dekopinwil Jakarta
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli dilantik menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Selasa (29/6/2010), di Jakarta.
Nachrowi mengatakan, Jakarta haruslah menjadi barometer gerakan koperasi nasional. Karena itulah, slogan yang dipilih adalah Jakarta Raya. Artinya, Jadikan Karya Nyata, Ramai-ramai Berjaya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dekopin Nurdin Halid mengatakan, "Apa boleh kader partai boleh menjadi ketua pengurus Dekopinwil? Bagi saya, tidak masalah. Yang terpenting, seorang pemimpin harus punya karakter mengambil keputusan tegas dalam tatanan masyarakat. Persyaratan terpenting lain adalah kompetensi dan koneksitas."
Nurdin menekankan, Dekopin harus menjadi mitra pemerintah dalam membangun koperasi Indonesia. UKM harus dibina dalam satu wadah koperasi. Nurdin mengakui, lima tahun terakhir Dekopin mengalami dualisme, sehingga pembinaan mengalami karut-marut. Kini, saatnya Dekopin sungguh-sungguh berbenah.
"Setelah dualisme berakhir, kini saatnya menjadikan kebangkitan gerakan koperasi Indonesia. Di tengah tantangan ACFTA, koperasi haruslah siap! Dekopin siap mendukung pemerintah," kata Nurdin.
Kuncinya memenangkan persaingan akibat ACFTA adalah permodalan, kualitas dan pasar. Menurutnya, potensi pasar China sangat besar. Kini, usaha kecil dan menengah (UKM) perlu didorong untuk menembus pasar China yang penduduknya lebih dari 1,2miliar jiwa.
Pilgub DKI Jakarta
PKS Tunggu Pembahasan UU Pemilu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini menunggu pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR untuk menyiapkan strategi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pasalnya, pemilu kepala daerah saat ini tengah digodok anggota DPRD, apakah akan menggunakan sistem pemilihan langsung atau melalui perwakilan dalam anggota DPRD.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, Selasa (1/2/2011), saat dihubungi wartawan. "Kami tunggu dulu hasil pembahasan UU Pemilu, apakah pemilihan langsung atau perwakilan melalui DPRD," ujarnya.
Selamat mengakui, hasil pembahasan tersebut akan menentukan strategi yang akan diterapkan partainya dalam pilgub 2012. Dengan adanya dua pilihan tersebut, menurut dia, strategi yang lebih mudah diterapkan adalah pemilihan di DPRD. "Tapi, tetap kami berharap agar pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat supaya proses berlangsung transparan," ungkapnya.
Meski banyak partai sudah melakukan pergerakan dan lobi-lobi koalisi, PKS, lanjutnya, masih menunggu dan mengamati peta pertarungan untuk memperebutkan kursi DKI 1. Akan tetapi, PKS bukannya tinggal diam. Saat ini PKS juga tengah mencari partner berkoalisi yang tepat. "Koalisi kami pertimbangkan, tapi masih dalam pembahasan," katanya.
Pilgub DKI 2012
PKS Masih "Wait and See"...
Menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2012, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan untuk berkoalisi. Padahal, pada pilgub sebelumnya PKS mengajukan calon sendiri, yakni Adang Daradjatun.
"Kami mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan pihak lain," ucap Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS DKI, Selamat Nurdin, Selasa (1/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Meski demikian, PKS masih belum menentukan pihak-pihak yang dipastikan berkoalisi. "Koalisi tetap terus kami jajaki, tapi masih dalam pembahasan," ungkap Nurdin.
Penjajakan koalisi diakui Nurdin juga membahas soal figur-figur yang akan dijagokan dalam Pilgub 2012. "Kami hormati nama-nama figur yang muncul tapi kami masih dalam wait and see," kata Nurdin.
Pertimbangan berkoalisi memang tengah diseriusi partai ini, namun bukan berarti PKS tidak menyiapkan kader terbaiknya dalam memperebutkan kursi DKI 1 dan DKI 2. "Tentu kami menyiapkan tokoh internal yang bisa digandeng dengan eksternal," ujar anggota DPRD DKI tersebut.
Beberapa nama kini memang tengah santer diberitakan bakal digadang-gadang menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI, di antaranya Gubernur Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Prijanto, Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua Golkar DKI Prya Ramadhani, anggota DPD Djan Farid, dan Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwicaksana.
Mengapa Infrastruktur Pepesan Kosong?
Selasa, 22 Februari 2011 | 13:21 WIB
Pengamat Planologi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan sulitnya pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya merupakan kesalahan pemerintah daerah saja, melainkan juga pemerintah pusat.
Kendala lainnya yakni soal keterbatasan dana sehingga pembangunan infrastruktur pun mangkrak. "Soal pembangunan itu tidak hanya di Jakarta, tapi nyaris di seluruh daerah. Tapi memang di Jakarta bisa langsung terlihat contohnya," ucap Yayat Supriatna, Selasa (22/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Beberapa hal yang menyebabkan mangkraknya pembangunan infrastruktur di daerah yakni soal keterbatasan dana. "Saya ambil contoh di Jakarta, anggaran untuk mengatasi soal lalu lintas itu dananya hanya 4-5 persen dari total APBD senilai Rp 27 triliun," ujarnya.
Jadi, lanjut Yayat, banyak program pun akhirnya terhenti dengan minimnya anggaran. Penyebab lain yakni terkait dengan pelibatan pihak swasta. Menurut Yayat, saat ini pihak swasta tidak begitu tertarik dengan investasi di bidang transportasi massal ataupun fasilitas publik.
"Mereka lebih suka yang instan seperti jalan tol. Nah soal pembuatan jalan tol, mereka juga terhambat dengan pembebasan lahan," ucapnya. Masalah pembebasan lahan itu diakui karena lagi-lagi soal keterbatasan dana. Penyebab banyaknya program yang tidak terealisasi lainnya yakni tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ataupun atara pemerintah daerah lainnya.
"Banyak program yang tidak jalan itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat seperti jalan rel kereta api. Tapi ada juga, yang seharusnya wewenang pemda tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, jadi pemda tidak tahu itu wewenangnya," tutur Yayat.
Bentrok antarkepentingan pun, ungkap Yayat, menghambat realisasi program seperti yang terjadi jalur kereta api yang menuju Bandara Soekarno Hatta. Menurut Yayat, saat ini terjadi bentrokan kepentingan Pemda DKI Jakarta dengan Tangerang sehingga proyek pun berjalan lamban.
"Yang terakhir, pemda itu kebanyakan mengatasi masalah dengan mengalihkannya dengan wacana yang lebih besar dan jangka panjang, tapi sulit direalisasikan seperti pembuatan bendungan laut itu. Jadi pemdanya juga senang buat yang besar-besar tapi minim realisasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, mengaku lelah dengan rencana pembangunan yang muluk-muluk namun sulit direalisasikan layaknya pepesan kosong.
"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI Jakarta, semuanya pepesan kosong, tidak jalan," ungkap Presiden, dalam rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).
Presiden mengaku lebih suka rencana yang tidak muluk tapi bisa dikerjakan. "Lebih baik setipis mungkin, segampang mungkin dipahami, yang penting workable (bisa dikerjakan)," ujar Presiden.
Menuju DKI-1
Demokrat Pertimbangkan Nachrowi Ramli
Rabu, 23 Februari 2011 | 10:21 WIB
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Nachrowi Ramli.
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mencalonkan Ketua DPD Partai Demokrat, Nachrowi Ramli. Pencalonan Nachrowi akan segera dibawa dalam rapat internal di DPP.
Dikatakan Ruhut, pencalonan Nachrowi meredupkan nama Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Foke sempat disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali.
"Tapi, kami yang di pusat, pastinya akan menerima apa yang akan disampaikan oleh daerah. Kami hormati dan pertimbangkan sebagai masukan," ucap Ruhut, Rabu (23/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Dia pun menilai, Nachrowi Ramli sebagai salah seorang kader yang bagus yang mampu merintis kariernya dari bawah.
Ketika ditanyakan soal performa Fauzi Bowo, Ruhut enggan berkomentar dan menyerahkan penilaian kepada Dewan Pembina Demokrat yang di ketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski nama Nachrowi sudah mulai dipertimbangkan DPP Partai Demokrat berkat usulan DPD Demokrat Jakarta, Ruhut memastikan hingga kini Partai Demokrat masih belum memiliki calon tetap.
"Belum ada. Pemilihan gubernur, wali kota daerah, dan bupati, itu ditentukan oleh ketua dewan pembina, ketua umum, dan sekjen. Dan sampai sekarang sih belum ada pembicaraan," ujarnya.
Dengan pencalonan Nachrowi Ramli dari DPD Partai Demokrat DKI, peluang pencalonan kembali Fauzi Bowo yang merupakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat pun semakin mengecil. Semakin kecilnya peluang Foke ini semakin diindikasikan dengan kritik yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden menyatakan, kinerja Pemerintah Provinsi DKI bagaikan pepesan kosong yang hanya mengumbar banyak rencana namun minim akan realisasi, sehingga banyak investasi yang akhirnya tidak terwujud. Presiden pun memberikan target di tahun 2020, Jakarta bebas dari kemacetan.
Berseteru dengan Wakil Gubernur
Demokrat Tak Lagi Calonkan Fauzi Bowo
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama istri serta Wakil Gubernur Prijanto (dua dari kanan) memotong tumpeng saat Apel Peringatan HUT ke-483 Kota Jakarta di halaman Tugu Monas, Jakarta, Selasa (22/6/2010).
Sikap Partai Demokrat yang tak lagi mengusung nama Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilukada 2012 dilatarbelakangi oleh kepemimpinan Fauzi yang dinilai masih kurang. Salah satunya dipicu dengan persetruan Fauzi dengan wakilnya, Prijanto.
Demikian disampaikan Sekjen DPD Partai Demokrat DKI, Irfan Gani, Selasa (22/2/2011), saat dihubungi wartawan.
"Foke, berdasarkan hasil evaluasi kami, memiliki kepemimpinan dan etika yang tidak baik karena berseteru dengan Wakil Gubernur," ujar Irfan.
Dengan sikap seperti itu, Irfan pun menyangsikan akan keharmonisan Foke dengan warga Jakarta. "Kalau dengan wakilnya saja tidak harmonis, bagaimana mau harmonis dengan masyarakatnya?" ucap Irfan.
Persetruan tersebut, lanjutnya, juga tidak etis apabila begitu terlihat di kacamata publik. Selain masalah kepemimpinan, manajerial pemerintahan Foke juga dinilai tidak berhasil.
"Banyak anggaran yang tidak terserap, sehingga program pun akhirnya tertunda atau batal," tutur Irfan.
Atas dasar penilaian tersebut, DPD Demokrat DKI akhirnya menyatakan tidak lagi mencalonkan Foke sebagai calon dari Demokrat. "Dari DPD, cabang, sampai ranting, kami bulat sepakat bahwa Nachrowi Ramli yang akan menjadi calon kami. Nanti akan dibicarakan ke tingkat DPP dan Majelis Tinggi. Soal kans Foke, saya tidak tahu apakah ada partai lain yang calonkan dia," kata Irfan.
Pilgub DKI Jakarta
Demokrat Pastikan Usung Nachrowi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta memastikan akan memajukan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan Nachrowi juga disebut-sebut sudah melalui mekanisme internal maupun eksternal.
"Tentang pencalonan partai Demokrat DPD DKI kepada Nachrowi dari kepengurusan kami sudah diputuskan melalui Musda dan akan dikuatkan dalam Raker," ucap Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, Senin (21/2/2011), dalam diskusi "Jakarta 2012, Pilih yang Ahli atau Berani?" di Jakarta Media Center, Jakarta.
Pemilihan Nachrowi pun tidak main-main karena Demokrat menilai sosok Nachrowi memiliki tingkat kepopuleran dan elektibilitas yang tinggi. "Dia punya dua aspek itu," imbuh Irfan.
Selain itu, lanjutnya, hasil survei lembaga indepen pun menguatkan kesimpulan partai Demokrat tersebut. "Selain penilaian internal kami, lembaga independen juga melakukan hasil survei dan hasilnya sama," ungkap Irfan.
Pencalonan tersebut juga diakui Irfan sudah didukung penuh oleh pengurus Partai Demokrat di tiap tingkat mulai dari DPP, DPD, dan DPC. "Semuanya mendukung penuh Nachrowi Ramli jadi Gubernur DKI tahun 2012," tandasnya.
Dengan pemilihan Nachrowi ini, peluang pencalonan kembali Fauzi Bowo yang merupakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat pun semakin mengecil. Semakin kecilnya peluang Foke ini pun ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat hari ini.
Presiden SBY menyatakan bahwa kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta bagaikan pepesan kosong yang hanya mengumbar banyaj rencana namun minim akan realisasi.
Nachrowi Pimpin Dekopinwil Jakarta
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli dilantik menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Selasa (29/6/2010), di Jakarta.
Nachrowi mengatakan, Jakarta haruslah menjadi barometer gerakan koperasi nasional. Karena itulah, slogan yang dipilih adalah Jakarta Raya. Artinya, Jadikan Karya Nyata, Ramai-ramai Berjaya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dekopin Nurdin Halid mengatakan, "Apa boleh kader partai boleh menjadi ketua pengurus Dekopinwil? Bagi saya, tidak masalah. Yang terpenting, seorang pemimpin harus punya karakter mengambil keputusan tegas dalam tatanan masyarakat. Persyaratan terpenting lain adalah kompetensi dan koneksitas."
Nurdin menekankan, Dekopin harus menjadi mitra pemerintah dalam membangun koperasi Indonesia. UKM harus dibina dalam satu wadah koperasi. Nurdin mengakui, lima tahun terakhir Dekopin mengalami dualisme, sehingga pembinaan mengalami karut-marut. Kini, saatnya Dekopin sungguh-sungguh berbenah.
"Setelah dualisme berakhir, kini saatnya menjadikan kebangkitan gerakan koperasi Indonesia. Di tengah tantangan ACFTA, koperasi haruslah siap! Dekopin siap mendukung pemerintah," kata Nurdin.
Kuncinya memenangkan persaingan akibat ACFTA adalah permodalan, kualitas dan pasar. Menurutnya, potensi pasar China sangat besar. Kini, usaha kecil dan menengah (UKM) perlu didorong untuk menembus pasar China yang penduduknya lebih dari 1,2miliar jiwa.
Pilgub DKI Jakarta
PKS Tunggu Pembahasan UU Pemilu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini menunggu pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR untuk menyiapkan strategi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pasalnya, pemilu kepala daerah saat ini tengah digodok anggota DPRD, apakah akan menggunakan sistem pemilihan langsung atau melalui perwakilan dalam anggota DPRD.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, Selasa (1/2/2011), saat dihubungi wartawan. "Kami tunggu dulu hasil pembahasan UU Pemilu, apakah pemilihan langsung atau perwakilan melalui DPRD," ujarnya.
Selamat mengakui, hasil pembahasan tersebut akan menentukan strategi yang akan diterapkan partainya dalam pilgub 2012. Dengan adanya dua pilihan tersebut, menurut dia, strategi yang lebih mudah diterapkan adalah pemilihan di DPRD. "Tapi, tetap kami berharap agar pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat supaya proses berlangsung transparan," ungkapnya.
Meski banyak partai sudah melakukan pergerakan dan lobi-lobi koalisi, PKS, lanjutnya, masih menunggu dan mengamati peta pertarungan untuk memperebutkan kursi DKI 1. Akan tetapi, PKS bukannya tinggal diam. Saat ini PKS juga tengah mencari partner berkoalisi yang tepat. "Koalisi kami pertimbangkan, tapi masih dalam pembahasan," katanya.
Pilgub DKI 2012
PKS Masih "Wait and See"...
Menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2012, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan untuk berkoalisi. Padahal, pada pilgub sebelumnya PKS mengajukan calon sendiri, yakni Adang Daradjatun.
"Kami mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan pihak lain," ucap Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS DKI, Selamat Nurdin, Selasa (1/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Meski demikian, PKS masih belum menentukan pihak-pihak yang dipastikan berkoalisi. "Koalisi tetap terus kami jajaki, tapi masih dalam pembahasan," ungkap Nurdin.
Penjajakan koalisi diakui Nurdin juga membahas soal figur-figur yang akan dijagokan dalam Pilgub 2012. "Kami hormati nama-nama figur yang muncul tapi kami masih dalam wait and see," kata Nurdin.
Pertimbangan berkoalisi memang tengah diseriusi partai ini, namun bukan berarti PKS tidak menyiapkan kader terbaiknya dalam memperebutkan kursi DKI 1 dan DKI 2. "Tentu kami menyiapkan tokoh internal yang bisa digandeng dengan eksternal," ujar anggota DPRD DKI tersebut.
Beberapa nama kini memang tengah santer diberitakan bakal digadang-gadang menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI, di antaranya Gubernur Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Prijanto, Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua Golkar DKI Prya Ramadhani, anggota DPD Djan Farid, dan Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwicaksana.
Mengapa Infrastruktur Pepesan Kosong?
Selasa, 22 Februari 2011 | 13:21 WIB
Pengamat Planologi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan sulitnya pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya merupakan kesalahan pemerintah daerah saja, melainkan juga pemerintah pusat.
Kendala lainnya yakni soal keterbatasan dana sehingga pembangunan infrastruktur pun mangkrak. "Soal pembangunan itu tidak hanya di Jakarta, tapi nyaris di seluruh daerah. Tapi memang di Jakarta bisa langsung terlihat contohnya," ucap Yayat Supriatna, Selasa (22/2/2011), saat dihubungi wartawan.
Beberapa hal yang menyebabkan mangkraknya pembangunan infrastruktur di daerah yakni soal keterbatasan dana. "Saya ambil contoh di Jakarta, anggaran untuk mengatasi soal lalu lintas itu dananya hanya 4-5 persen dari total APBD senilai Rp 27 triliun," ujarnya.
Jadi, lanjut Yayat, banyak program pun akhirnya terhenti dengan minimnya anggaran. Penyebab lain yakni terkait dengan pelibatan pihak swasta. Menurut Yayat, saat ini pihak swasta tidak begitu tertarik dengan investasi di bidang transportasi massal ataupun fasilitas publik.
"Mereka lebih suka yang instan seperti jalan tol. Nah soal pembuatan jalan tol, mereka juga terhambat dengan pembebasan lahan," ucapnya. Masalah pembebasan lahan itu diakui karena lagi-lagi soal keterbatasan dana. Penyebab banyaknya program yang tidak terealisasi lainnya yakni tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ataupun atara pemerintah daerah lainnya.
"Banyak program yang tidak jalan itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat seperti jalan rel kereta api. Tapi ada juga, yang seharusnya wewenang pemda tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, jadi pemda tidak tahu itu wewenangnya," tutur Yayat.
Bentrok antarkepentingan pun, ungkap Yayat, menghambat realisasi program seperti yang terjadi jalur kereta api yang menuju Bandara Soekarno Hatta. Menurut Yayat, saat ini terjadi bentrokan kepentingan Pemda DKI Jakarta dengan Tangerang sehingga proyek pun berjalan lamban.
"Yang terakhir, pemda itu kebanyakan mengatasi masalah dengan mengalihkannya dengan wacana yang lebih besar dan jangka panjang, tapi sulit direalisasikan seperti pembuatan bendungan laut itu. Jadi pemdanya juga senang buat yang besar-besar tapi minim realisasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, mengaku lelah dengan rencana pembangunan yang muluk-muluk namun sulit direalisasikan layaknya pepesan kosong.
"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI Jakarta, semuanya pepesan kosong, tidak jalan," ungkap Presiden, dalam rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).
Presiden mengaku lebih suka rencana yang tidak muluk tapi bisa dikerjakan. "Lebih baik setipis mungkin, segampang mungkin dipahami, yang penting workable (bisa dikerjakan)," ujar Presiden.
TINJU: PUKULAN DONAIRE RETAKAN RAHANG LAWAN
RADAR JAMBI:TONI.S
Pukulan Donaire Retakkan Rahang Lawan
Rabu, 23 Februari 2011 | 10:27 WIB
Petinju Meksiko, Ferenndo Montiel harus beristirahat beberapa bulan dan susah makan setelah rahangnya retak terkena pukulan kiri Nonito Donaire.
Donaire, petinju asal Filipina, merebut gelar juara dunia tinju kelas bantam versi WBC dan WBO dengan memukul KO juara bertahan asal Meksiko, Fernando Montiel, Sabtu pekan lalu. Donaire menjatuhkan Montiel lewat pukulan hook kiri yang sangat keras di ronde kedua.
Pukulan keras Donaire tadi menyebabkan tulang rahang Montiel mengalami retak sehalus rambut. Hal ini dibenarkan Dr Benito Calderon dari University Medical Center, Las Vegas tempat Montiel memeriksakan diri usai pertarungan.
Menurut Calderon cedera ini akan membuat Montiel susah mengunyah makanan selama beberapa saat. Montiel juga mengalami cedera memar di rusuknya akibat pukulan-pukulan keras Donaire. "Saya memang harus kuat, namun kunci utamanya adalah kecepatan. Pertahanannya sempat terbuka dan ini snagta menguntungkan saya," kata Donaire.
Montiel sempat bangkit saat wasit masih menghitung. Namun posisinya belum stabil, sehingga wasit harus menghentikan pertarungan untuk mencegah pembantaian. "Saya kaget karena ia mampu bangkit setelah pukulan saya yang keras itu," ungkap Donaire.
Promotor pertandingan Top Rank Inc bahkan menyebut Montiel masih merasakan pusing akibat pukulan keras Donaire saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes. Ia kemudian langsung kembali ke Meksiko untuk menjalani perawatan.
Chris John Bukan Tandingan Donaire
Petinju Filipina, Nonito Donaire disebut sebagai satu petinju pound for pound terbaik di dunia saat ini selain Manny Pacquaio dan Floyd Mayweather Jr.
Penilaian ini diungkapkan oleh legenda tinju dunia, Roy Jones Jr setelah menyaksikan bagaimana cara Donaire mengempaskan lawannya, Fernando Montiel untuk merebut gelar juara dunia kelas bantam versi WBC dan WBO.
"Tidak ada yang mampu menyamai Pacquiao, Mayweather dan Donaire. Mayweather bisa menjadi nomor satu bila masih aktif. Pacquiao sekarang merupakan petinju peringkat puncak," kata Jones.
"Sekarang ada anak (Donaire) ini. Mereka bertiga merupakan petinju pound for pound," kata Jones. "Ini bukan soal kontes popularitas. Namun bagaimana mereka bertinju dengan baik. Anak ini memiliki hal yang tidak dimiliki oleh petinju lainnya,' lanjut Jones.
Setelah mengalahkan Montiel, Donaire tinggal menunggu lawan berikutnya. Ia dapat saja melakukan pertarungan unifikasi menghadapi pemenang petarungan pada 23 April mendatang antara juara IBO asal Meksiko, Abner Mares (21-0-1, 13 KO) yang akan menghadapi juara IBF, Joseph Agbeko (28-2, 22 KO).
Atau ia menunggu ememnag pertarungan perebutan gelar juara kelas bantam versi WBA antara petinju kidal Anselmo Moreno (30-1-1, 10 KO) yang akan mengfahdapi petinju venzeuela, Lorenzo Parra (31-2-1, 18 KO) pada 26 Februari mandatang.
Namun Donaire dapat juga naik kelas ke bantam super dengan menghadapi juara dunia versi IBF, Steve Molitor (33-1, 12 KO) dan juara WBO, Wilfredo Vazquez (20-0-1, 17 KO). Sementara untuk kelas bulu, terdapat nama petinju Kuba, Yuriorkis Gamboa (19-0, 15 KO) dan juara WBO, Juan Manuel Lopez (29-0, 26 KO). Di kelas inilah bercokol super champion asal Indonesia, Chris John. Namun nama Chris John tak pernah disinggung sebagai lawan sepadan Donaire.
Donaire sendiri selalu menmepatkan diri sebagai petiju yang berada di bawah bayang-bayang nama besar Manny Pacquiao. Apalagi ia sangat mengagumi petinju yang berasal dari kota yang sama dengannya di General Santos, Filipina. "Saya percaya, kesempatan ini datang dari Pacquiao. Saya tidak peduli bila dianggap sebagai petinju pengekor Pacquiao. Saya sangat meghormati dirinya," kata Donaire.
"Saya ingin menjadi juara tak terkalahkan di kelas yang sesuai berat saya. Namun saya mempercayakan semuanya kepada manajer saya, Cameron Dunkin jika saya harus naik kelas," kata Donaire.
Donaire "Kecewakan" Pacquiao
Nonito Donaire (kiri) melepaskan pukulan ke wajah Fernando Montiel. Donaire menang TKO atas Montiel, dan menyabet gelar juara dunia kelas bantam WBC dan WBO.
Nonito Donaire tampil sangat hebat ketika merebut gelar juara dunia kelas bantam versi WBC dan WBO dari tangan Fernando Montiel. Petinju masa depan Filipina ini hanya perlu dua ronde untuk menganvaskan sang juara bertahan asal Meksiko tersebut, setelah hook kirinya menghujam kencang di wajah Montiel.
Tak ayal, seluruh masyarakat Filipina bersorak gembira menyambut kemenangan pahlawan baru mereka. Sayang, kesuksesan Donaire ini tak bisa dinikmati Manny Pacquiao. Petinju legendaris Filipina ini tidak bisa menyaksikannya secara langsung, karena dia terlambat sampai di Mandalay Resorts, tempat di mana terjadi laga tersebut.
Menurut laporan koresponden ABS-CBN News North America, Bev Llorente, Pacquiao "dikecewakan" oleh Donaire, yang terlalu cepat menjatuhkan lawannya. Padahal, peraih delapan gelar juara dunia di kelas berbeda itu seharusnya berangkat menuju arena.
"Manny Pacquiao seharusnya pergi ke tempat pertandingan, tetapi dia terlambat, karena pertarungan terlalu singkat. Hanya tersisa 25 detik ketika wasit menyatakan TKO," ujar Llorente melalui saluran telepon.
Saat ini Pacquiao sedang berada di Amerika Serikat dalam rangka mempromosikan duelnya melawan Shane "Sugar" Mosley pada bulan Mei. "Pacman"–julukan Pacquaio–punya keinginan besar menyaksikan secara langsung aksi Donaire, yang disebut-sebut sebagai penerusnya.
Pacman juga sudah melihat potensi dalam diri Donaire, yang diberi julukan "impressive". Menurutnya, Donaire, yang kini memiliki rekor 26-1 (18 KOs), akan terus berkembang dan menjadi petinju besar di masa mendatang.
Filipina Miliki Penerus Pacquiao
Petinju Filipina, Nonito Donaire, keluar sebagai juara dunia tinju kelas bantam dengan mengempaskan juara bertahan Fernando Montiel di ronde kedua, Minggu WIB.
Donaire menjatuhkan lawannya dengan pukulan hook kiri ke arah wajah Montiel. Juara dunia asal Meksiko ini sempat berusaha bangkit untuk melanjutkan pertarungan.
Namun, wasit Russell Mora langsung memutuskan menghentikan pertarungan untuk mencegah pembantaian. Mora menghentikan pertarungan saat pertarungan babak kedua berjalan dua menit 25 detik.
Donaire (28) merupakan mantan juara dunia kelas layang. Ia mencatat rekor bertarung 26-1 dengan 18 KO. Ini juga merupakan kemenangannya yang ke-25 secara berturut-turut.
Sementara Montiel yang merupakan juara dunia sejak 1999 memiliki rekor 44-3 dengan 2 draw. Ini merupakan kekalahan pertama Montiel setelah 13 pertarungan sejak tahun 2006.
Dengan kemenangan ini, Filipina kini memiliki lagi juara dunia tinju di samping petinju legendaris Manny Pacquiao yang telah mengisyaratkan akan menggantung sarung tinju.
Donaire Ingin Saingi Pacquiao
Petinju kelas bantam Filipina, Nonito Donaire, akan mengikuti jejak Manny Pacquiao dengan menantang juara dunia asal Meksiko, Fernando Montiel, di Mandalay Bay Resort and Casino, Sabtu (19/2/2011).
Donaire mengincar dua gelar juara sekaligus dari petinju Meksiko berisia 31 tahun yang kini memegang gelar juara versi Komisi Tinju Dunia (WBC) dan Organisasi Tinju Dunia (WBO).
Dalam pertarungan ini, Donaire lebih diunggulkan daripada lawannya. Montiel merupakan juara dunia terlama sejak 1999 dan memiliki rekor bertarung 44-2-2 dengan 34 kemenangan KO.
Montiel juga merupakan petinju Meksiko keempat yang meraih gelar juara dunia dari tiga kelas yang berbeda. Ia disejajarkan dengan petinju idolanya yang legendaris, Julio Cesar Chavez.
Donaire memiliki rekor bertarung 25-1 dengan 17 kemenangan KO. Ia berasal dari General Santos City, yang juga merupakan kota asal petinju Manny Pacquiao. Donaire mengalahkan petinju asal Ukraina, Wladimiro Sidorenko, dalam pertarungannya yang terakhir.
Petinju berusia 28 tahun ini merupakan mantan juara dunia tinju kelas layang. Ia memiliki pukulan kanan dan kiri yang keras serta mampu merontokkan Sidorenko dalam 75 detik.
Nnito Donaire saat memukul TKO Fernando Montiel
Pukulan Donaire Retakkan Rahang LawanRabu, 23 Februari 2011 | 10:27 WIB
Petinju Meksiko, Ferenndo Montiel harus beristirahat beberapa bulan dan susah makan setelah rahangnya retak terkena pukulan kiri Nonito Donaire.
Donaire, petinju asal Filipina, merebut gelar juara dunia tinju kelas bantam versi WBC dan WBO dengan memukul KO juara bertahan asal Meksiko, Fernando Montiel, Sabtu pekan lalu. Donaire menjatuhkan Montiel lewat pukulan hook kiri yang sangat keras di ronde kedua.
Pukulan keras Donaire tadi menyebabkan tulang rahang Montiel mengalami retak sehalus rambut. Hal ini dibenarkan Dr Benito Calderon dari University Medical Center, Las Vegas tempat Montiel memeriksakan diri usai pertarungan.
Menurut Calderon cedera ini akan membuat Montiel susah mengunyah makanan selama beberapa saat. Montiel juga mengalami cedera memar di rusuknya akibat pukulan-pukulan keras Donaire. "Saya memang harus kuat, namun kunci utamanya adalah kecepatan. Pertahanannya sempat terbuka dan ini snagta menguntungkan saya," kata Donaire.
Montiel sempat bangkit saat wasit masih menghitung. Namun posisinya belum stabil, sehingga wasit harus menghentikan pertarungan untuk mencegah pembantaian. "Saya kaget karena ia mampu bangkit setelah pukulan saya yang keras itu," ungkap Donaire.
Promotor pertandingan Top Rank Inc bahkan menyebut Montiel masih merasakan pusing akibat pukulan keras Donaire saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes. Ia kemudian langsung kembali ke Meksiko untuk menjalani perawatan.
Chris John Bukan Tandingan Donaire
Petinju Filipina, Nonito Donaire disebut sebagai satu petinju pound for pound terbaik di dunia saat ini selain Manny Pacquaio dan Floyd Mayweather Jr.
Penilaian ini diungkapkan oleh legenda tinju dunia, Roy Jones Jr setelah menyaksikan bagaimana cara Donaire mengempaskan lawannya, Fernando Montiel untuk merebut gelar juara dunia kelas bantam versi WBC dan WBO.
"Tidak ada yang mampu menyamai Pacquiao, Mayweather dan Donaire. Mayweather bisa menjadi nomor satu bila masih aktif. Pacquiao sekarang merupakan petinju peringkat puncak," kata Jones.
"Sekarang ada anak (Donaire) ini. Mereka bertiga merupakan petinju pound for pound," kata Jones. "Ini bukan soal kontes popularitas. Namun bagaimana mereka bertinju dengan baik. Anak ini memiliki hal yang tidak dimiliki oleh petinju lainnya,' lanjut Jones.
Setelah mengalahkan Montiel, Donaire tinggal menunggu lawan berikutnya. Ia dapat saja melakukan pertarungan unifikasi menghadapi pemenang petarungan pada 23 April mendatang antara juara IBO asal Meksiko, Abner Mares (21-0-1, 13 KO) yang akan menghadapi juara IBF, Joseph Agbeko (28-2, 22 KO).
Atau ia menunggu ememnag pertarungan perebutan gelar juara kelas bantam versi WBA antara petinju kidal Anselmo Moreno (30-1-1, 10 KO) yang akan mengfahdapi petinju venzeuela, Lorenzo Parra (31-2-1, 18 KO) pada 26 Februari mandatang.
Namun Donaire dapat juga naik kelas ke bantam super dengan menghadapi juara dunia versi IBF, Steve Molitor (33-1, 12 KO) dan juara WBO, Wilfredo Vazquez (20-0-1, 17 KO). Sementara untuk kelas bulu, terdapat nama petinju Kuba, Yuriorkis Gamboa (19-0, 15 KO) dan juara WBO, Juan Manuel Lopez (29-0, 26 KO). Di kelas inilah bercokol super champion asal Indonesia, Chris John. Namun nama Chris John tak pernah disinggung sebagai lawan sepadan Donaire.
Donaire sendiri selalu menmepatkan diri sebagai petiju yang berada di bawah bayang-bayang nama besar Manny Pacquiao. Apalagi ia sangat mengagumi petinju yang berasal dari kota yang sama dengannya di General Santos, Filipina. "Saya percaya, kesempatan ini datang dari Pacquiao. Saya tidak peduli bila dianggap sebagai petinju pengekor Pacquiao. Saya sangat meghormati dirinya," kata Donaire.
"Saya ingin menjadi juara tak terkalahkan di kelas yang sesuai berat saya. Namun saya mempercayakan semuanya kepada manajer saya, Cameron Dunkin jika saya harus naik kelas," kata Donaire.
Donaire "Kecewakan" Pacquiao
Nonito Donaire (kiri) melepaskan pukulan ke wajah Fernando Montiel. Donaire menang TKO atas Montiel, dan menyabet gelar juara dunia kelas bantam WBC dan WBO.
Nonito Donaire tampil sangat hebat ketika merebut gelar juara dunia kelas bantam versi WBC dan WBO dari tangan Fernando Montiel. Petinju masa depan Filipina ini hanya perlu dua ronde untuk menganvaskan sang juara bertahan asal Meksiko tersebut, setelah hook kirinya menghujam kencang di wajah Montiel.
Tak ayal, seluruh masyarakat Filipina bersorak gembira menyambut kemenangan pahlawan baru mereka. Sayang, kesuksesan Donaire ini tak bisa dinikmati Manny Pacquiao. Petinju legendaris Filipina ini tidak bisa menyaksikannya secara langsung, karena dia terlambat sampai di Mandalay Resorts, tempat di mana terjadi laga tersebut.
Menurut laporan koresponden ABS-CBN News North America, Bev Llorente, Pacquiao "dikecewakan" oleh Donaire, yang terlalu cepat menjatuhkan lawannya. Padahal, peraih delapan gelar juara dunia di kelas berbeda itu seharusnya berangkat menuju arena.
"Manny Pacquiao seharusnya pergi ke tempat pertandingan, tetapi dia terlambat, karena pertarungan terlalu singkat. Hanya tersisa 25 detik ketika wasit menyatakan TKO," ujar Llorente melalui saluran telepon.
Saat ini Pacquiao sedang berada di Amerika Serikat dalam rangka mempromosikan duelnya melawan Shane "Sugar" Mosley pada bulan Mei. "Pacman"–julukan Pacquaio–punya keinginan besar menyaksikan secara langsung aksi Donaire, yang disebut-sebut sebagai penerusnya.
Pacman juga sudah melihat potensi dalam diri Donaire, yang diberi julukan "impressive". Menurutnya, Donaire, yang kini memiliki rekor 26-1 (18 KOs), akan terus berkembang dan menjadi petinju besar di masa mendatang.
Filipina Miliki Penerus Pacquiao
Petinju Filipina, Nonito Donaire, keluar sebagai juara dunia tinju kelas bantam dengan mengempaskan juara bertahan Fernando Montiel di ronde kedua, Minggu WIB.
Donaire menjatuhkan lawannya dengan pukulan hook kiri ke arah wajah Montiel. Juara dunia asal Meksiko ini sempat berusaha bangkit untuk melanjutkan pertarungan.
Namun, wasit Russell Mora langsung memutuskan menghentikan pertarungan untuk mencegah pembantaian. Mora menghentikan pertarungan saat pertarungan babak kedua berjalan dua menit 25 detik.
Donaire (28) merupakan mantan juara dunia kelas layang. Ia mencatat rekor bertarung 26-1 dengan 18 KO. Ini juga merupakan kemenangannya yang ke-25 secara berturut-turut.
Sementara Montiel yang merupakan juara dunia sejak 1999 memiliki rekor 44-3 dengan 2 draw. Ini merupakan kekalahan pertama Montiel setelah 13 pertarungan sejak tahun 2006.
Dengan kemenangan ini, Filipina kini memiliki lagi juara dunia tinju di samping petinju legendaris Manny Pacquiao yang telah mengisyaratkan akan menggantung sarung tinju.
Donaire Ingin Saingi Pacquiao
Petinju kelas bantam Filipina, Nonito Donaire, akan mengikuti jejak Manny Pacquiao dengan menantang juara dunia asal Meksiko, Fernando Montiel, di Mandalay Bay Resort and Casino, Sabtu (19/2/2011).
Donaire mengincar dua gelar juara sekaligus dari petinju Meksiko berisia 31 tahun yang kini memegang gelar juara versi Komisi Tinju Dunia (WBC) dan Organisasi Tinju Dunia (WBO).
Dalam pertarungan ini, Donaire lebih diunggulkan daripada lawannya. Montiel merupakan juara dunia terlama sejak 1999 dan memiliki rekor bertarung 44-2-2 dengan 34 kemenangan KO.
Montiel juga merupakan petinju Meksiko keempat yang meraih gelar juara dunia dari tiga kelas yang berbeda. Ia disejajarkan dengan petinju idolanya yang legendaris, Julio Cesar Chavez.
Donaire memiliki rekor bertarung 25-1 dengan 17 kemenangan KO. Ia berasal dari General Santos City, yang juga merupakan kota asal petinju Manny Pacquiao. Donaire mengalahkan petinju asal Ukraina, Wladimiro Sidorenko, dalam pertarungannya yang terakhir.
Petinju berusia 28 tahun ini merupakan mantan juara dunia tinju kelas layang. Ia memiliki pukulan kanan dan kiri yang keras serta mampu merontokkan Sidorenko dalam 75 detik.
MEGAWATI: BUKA SUARA SOAL CEK PERJALANAN
RADAR JAMBI:TONI.S
Dugaan Suap
Megawati Buka Suara soal Cek Perjalanan
Rabu, 23 Februari 2011 | 10:29 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya dalam pelantikan Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDIP di kantor DPP-PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (25/1/2011). Dalam pelantikan tersebut, hadir ratusan kepala daerah dari berbagai pelosok di nusantara.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi yang meringankan merupakan hal yang absurd. Mantan Presiden kelima itu juga beranggapan pemanggilan tersebut merupakan politisasi dan bernuansa tebang pilih.
”Saya menerima surat pemanggilan hari Kamis tanggal 17 Februari di rumah. Sehari sebelumnya dalam rapat DPP PDI-P saya sudah mendengar kabar itu, tetapi saya tak menghiraukannya. Sampai di rumah dari rapat, surat pemanggilan sudah ada di meja saya,” ungkap putri tertua Presiden Soekarno itu.
Anehnya surat pemanggilan tidak ditandatangani oleh Ketua KPK, tetapi oleh pejabat yang bukan pimpinan alias pejabat bawahan saja. ”Ini sudah politisasi. Apa relevansinya saya dipanggil? Lebih aneh lagi bukan pihak tersangka yang meminta saya menjadi saksi, tetapi KPK. Jadi KPK seperti sedang mengejar sesuatu sesegera mungkin,” ujarnya.
Lebih dari itu, Megawati merujuk kepada cara KPK yang malah mendatangi kantor Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika diperiksa dalam kasus Bank Century. ”Saya warga biasa yang merasa terganggu dengan pemanggilan itu dan juga layak dapat perlakuan protokol yang layak sebagai ketua umum partai dan mantan presiden,” katanya lagi.
Megawati tidak menampik kemungkinan pemanggilan KPK terkait dengan sikap PDI-P yang belakangan ini dispekulasikan menolak bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Sebagai Ketua Umum PDI-P, saya tidak pernah dihubungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana saya mau bereaksi dengan spekulasi itu?” katanya.
Menanggapi pemanggilan Megawati oleh KPK yang telah dibatalkan tersebut, Selasa (22/2/2011) kemarin ratusan simpatisan dan kader PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan cap jempol darah di Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P.
Hadir dalam pelaksanaan cap jempol darah tersebut, antara lain Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Wakil Ketua DPD PDI-P DIY Untoro Hariadi, dan Sekretaris DPD PDI-P DIY Bambang Praswanto.
CEK PERJALANAN
KPK Tidak Akan Lagi Memanggil Megawati
Selasa, 22 Februari 2011 | 02:49 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, mereka tidak akan lagi memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meski mantan Presiden itu menolak panggilan KPK, Senin (21/2), sebagai saksi meringankan bagi dua tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. KPK menyatakan tak berkepentingan dengan keterangan Megawati.
”KPK tidak akan memanggil lagi, khusus yang ini ya, khusus permintaan tersangka untuk menghadirkan Bu Mega dalam kaitan dengan kasus di sini di tingkat penyidikan,” kata Johan Budi, Juru Bicara KPK, dalam jumpa pers bersama dua petinggi PDI-P, Tjahjo Kumolo dan Trimedya Panjaitan, di KPK.
Johan menjelaskan, KPK memanggil Megawati atas permintaan tersangka. KPK tidak berkepentingan dengan keterangan Megawati. ”Yang berkepentingan adalah tersangka, keterangannya untuk meringankan tersangka,” ujar Johan.
Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimedya mengatakan, yang diminta Max Moein dan Poltak Sitorus untuk memanggil Megawati tidak ada relevansinya. ”Secara yuridis formal, keinginan Max Moein dan Poltak Sitorus tidak memenuhi syarat formal dan materiil seperti diatur dalam Pasal 1 Butir 27 KUHAP yang mengatur saksi harus benar-benar mengetahui terjadinya tindak pidana,” ujar Trimedya.
Trimedya mengatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo bersedia hadir sebagai saksi karena sebagai ketua fraksi waktu pemilihan, ia mengetahui proses keputusan Fraksi PDI-P. ”Untuk menghormati proses hukum, kami hadir. Sebagai ketua fraksi, Pak Tjahjo tahu sehingga beliau hadir,” lanjut Trimedya.
Selain menjelaskan ketidakhadiran Megawati, DPP PDI-P mendesak KPK agar mengungkap penyuap dalam kasus ini. PDI-P meminta KPK menindaklanjuti kasus suap cek perjalanan pemilihan DGS BI 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, KPK seharusnya tidak memanggil Megawati, tetapi lebih baik KPK mendatangi Megawati apabila membutuhkan informasi. KPK seharusnya menghormati Megawati karena statusnya sebagai mantan Presiden.
Politikus senior PDI-P, Pramono Anung, menjelaskan, keputusan memilih Miranda S Goeltom itu memang diputuskan partai. Namun, Megawati sama sekali tidak mengetahui pemilihannya. Tidak kurang dari 16.000 kader PDI-P di Sumatera Barat siaga untuk mendukung dan membela Megawati.
Sementara itu, KPK menjanjikan segera memanggil kembali Nunun Nurbaeti dan Miranda S Goeltom dalam waktu dekat ini.
Saksi Meringankan
Trimedya: Pemanggilan Mega Tak Relevan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya dalam pelantikan Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDIP di kantor DPP-PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (25/1/2011). Dalam pelantikan tersebut, hadir ratusan kepala daerah dari berbagai pelosok di nusantara.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan menegaskan agar pemanggilan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke KPK sebagai saksi meringankan tidak melebar lebih luas. Apalagi Mega hanya dipanggil sebagai saksi meringankan. Hal ini disampaikan Timedya dalam menanggapi pernyataan Petrus Selestinus, kuasa hukum Max Moein dan Poltak Sitorus, yang menyatakan Mega harus datang sebagai saksi meringankan seperti yang dijadwalkan KPK meskipun Mega tidak mengetahui jalannya kejadian tersebut.
Bahkan, Petrus menyatakan perlunya pemanggilan paksa terhadap Megawati jika tidak hadir. Trimedya menganggap pemanggilan paksa tidak perlu karena, sebagai saksi meringankan, Mega juga tak ada relevansi dengan kasus itu.
"Statement kuasa hukum Pak Poltak dan Max Moein ini menurut kami sudah terlalu melebar. Ini bukan lagi pernyataan seorang advokat, tetapi pernyataan seorang politisi. Soal panggilan paksa itu, Mega kan saksi meringankan, harus disesuaikan dengan Pasal 1 butir 27, saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami di tempat tersebut. Mega juga tidak ada relevansi dengan kasus," papar Trimedya di KPK, Senin (21/2/2011).
PDI-P, menurut Trimedya, tidak lagi terkait dengan kedua tersangka cek perjalanan, Max Moein dan Poltak Sitorus. Hal itu karena keduanya sudah keluar dari PDI-P. Max Moein tidak lagi menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan saat tersangkut kasus foto mesumnya yang diungkap awal Juni 2008. Sementara itu, Poltak Sitorus sudah pindah ke Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
"Kami tidak dampingi dua tersangka TC ini karena sudah pindah partai, termasuk Max Moein tempo hari kalau masih ingat karena kasus mesumnya. Pak Poltak sudah pindah ke PDP. Kalau dilihat dari itu, baik secara yuridis dan politis, ini motif dari orang-orang itu yang meminta itu. Ini jelas sekali kami mengharapkan kepada KPK supaya mengetahui ini," tutur Trimedya.
Meskipun kedua tersangka tidak lagi menjadi anggota PDI-P, menurut Trimedya, pihaknya tetap datang untuk menjalankan proses hukum di KPK sebagai saksi meringankan menggantikan Megawati.
Bahkan, dengan sukarela, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mau menjadi saksi meringankan untuk Max Moein tanpa diminta karena sebagai Ketua Fraksi PDI-P periode 2004-2009 Tjahjo lebih mengetahui perihal kasus dibandingkan dengan Megawati.
Dugaan Suap Cek Perjalanan
Mega Tak Pernah Ditanya
Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, seharusnya tersangka dugaan suap cek perjalanan, Max Moein dan Poltak Sitorus, meminta langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadi saksi meringankan. Selama ini keduanya belum sekalipun meminta langsung kepada Megawati.
"Seorang yang meminta saksi yang meringankan itukan seharusnya menanyakan dulu kepada yang bersangkutan (Megawati) apakah bersedia menjadi saksi meringankan. Itu, kan, belum dilakukan," tutur Tjahjo seusai memberikan keterangan kepada penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/02/2011).
Sementara itu, lanjut Tjahjo, kehadirannya sebenarnya bukan atas undangan KPK ataupun permintaan tersangka. Ia datang secara sukarela menggantikan Megawati menjadi saksi meringankan. "Meskipun tidak diminta sebagai saksi, saya bersedia memberikan keterangan," imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimedya Panjaitan. Menurutnya, menjadi saksi meringankan tergantung dari orang yang bersangkutan apakah bersedia menjadi saksi meringankan atau tidak.
"Permintaan untuk menjadi saksi ini juga soal kerelaan orang yang diminta sebagai saksi meringankan itu mau atau tidak. Jadi, harus diketahui dulu itu. Dalam rapat DPP PDI-P, kami memutuskan Ibu Mega tidak hadir sehingga Pak Tjahjo, yang menjadi Ketua Fraksi 2004-2009 dan mengetahui hal itulah, yang menjadi saksi meringankan untuk Max Moein meskipun tidak diminta," papar Trimedya.
Trimedya bersama Tjahjo mendatangi Gedung KPK untuk memberikan kesaksian yang meringankan bagi dua politisi PDI-P, Poltak Sitorus dan Max Moein, yang ditahan dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom.
Dugaan Suap
Megawati Buka Suara soal Cek Perjalanan
Rabu, 23 Februari 2011 | 10:29 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya dalam pelantikan Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDIP di kantor DPP-PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (25/1/2011). Dalam pelantikan tersebut, hadir ratusan kepala daerah dari berbagai pelosok di nusantara.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi yang meringankan merupakan hal yang absurd. Mantan Presiden kelima itu juga beranggapan pemanggilan tersebut merupakan politisasi dan bernuansa tebang pilih.
”Saya menerima surat pemanggilan hari Kamis tanggal 17 Februari di rumah. Sehari sebelumnya dalam rapat DPP PDI-P saya sudah mendengar kabar itu, tetapi saya tak menghiraukannya. Sampai di rumah dari rapat, surat pemanggilan sudah ada di meja saya,” ungkap putri tertua Presiden Soekarno itu.
Anehnya surat pemanggilan tidak ditandatangani oleh Ketua KPK, tetapi oleh pejabat yang bukan pimpinan alias pejabat bawahan saja. ”Ini sudah politisasi. Apa relevansinya saya dipanggil? Lebih aneh lagi bukan pihak tersangka yang meminta saya menjadi saksi, tetapi KPK. Jadi KPK seperti sedang mengejar sesuatu sesegera mungkin,” ujarnya.
Lebih dari itu, Megawati merujuk kepada cara KPK yang malah mendatangi kantor Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika diperiksa dalam kasus Bank Century. ”Saya warga biasa yang merasa terganggu dengan pemanggilan itu dan juga layak dapat perlakuan protokol yang layak sebagai ketua umum partai dan mantan presiden,” katanya lagi.
Megawati tidak menampik kemungkinan pemanggilan KPK terkait dengan sikap PDI-P yang belakangan ini dispekulasikan menolak bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Sebagai Ketua Umum PDI-P, saya tidak pernah dihubungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana saya mau bereaksi dengan spekulasi itu?” katanya.
Menanggapi pemanggilan Megawati oleh KPK yang telah dibatalkan tersebut, Selasa (22/2/2011) kemarin ratusan simpatisan dan kader PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan cap jempol darah di Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P.
Hadir dalam pelaksanaan cap jempol darah tersebut, antara lain Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Wakil Ketua DPD PDI-P DIY Untoro Hariadi, dan Sekretaris DPD PDI-P DIY Bambang Praswanto.
CEK PERJALANAN
KPK Tidak Akan Lagi Memanggil Megawati
Selasa, 22 Februari 2011 | 02:49 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, mereka tidak akan lagi memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meski mantan Presiden itu menolak panggilan KPK, Senin (21/2), sebagai saksi meringankan bagi dua tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. KPK menyatakan tak berkepentingan dengan keterangan Megawati.
”KPK tidak akan memanggil lagi, khusus yang ini ya, khusus permintaan tersangka untuk menghadirkan Bu Mega dalam kaitan dengan kasus di sini di tingkat penyidikan,” kata Johan Budi, Juru Bicara KPK, dalam jumpa pers bersama dua petinggi PDI-P, Tjahjo Kumolo dan Trimedya Panjaitan, di KPK.
Johan menjelaskan, KPK memanggil Megawati atas permintaan tersangka. KPK tidak berkepentingan dengan keterangan Megawati. ”Yang berkepentingan adalah tersangka, keterangannya untuk meringankan tersangka,” ujar Johan.
Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimedya mengatakan, yang diminta Max Moein dan Poltak Sitorus untuk memanggil Megawati tidak ada relevansinya. ”Secara yuridis formal, keinginan Max Moein dan Poltak Sitorus tidak memenuhi syarat formal dan materiil seperti diatur dalam Pasal 1 Butir 27 KUHAP yang mengatur saksi harus benar-benar mengetahui terjadinya tindak pidana,” ujar Trimedya.
Trimedya mengatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo bersedia hadir sebagai saksi karena sebagai ketua fraksi waktu pemilihan, ia mengetahui proses keputusan Fraksi PDI-P. ”Untuk menghormati proses hukum, kami hadir. Sebagai ketua fraksi, Pak Tjahjo tahu sehingga beliau hadir,” lanjut Trimedya.
Selain menjelaskan ketidakhadiran Megawati, DPP PDI-P mendesak KPK agar mengungkap penyuap dalam kasus ini. PDI-P meminta KPK menindaklanjuti kasus suap cek perjalanan pemilihan DGS BI 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, KPK seharusnya tidak memanggil Megawati, tetapi lebih baik KPK mendatangi Megawati apabila membutuhkan informasi. KPK seharusnya menghormati Megawati karena statusnya sebagai mantan Presiden.
Politikus senior PDI-P, Pramono Anung, menjelaskan, keputusan memilih Miranda S Goeltom itu memang diputuskan partai. Namun, Megawati sama sekali tidak mengetahui pemilihannya. Tidak kurang dari 16.000 kader PDI-P di Sumatera Barat siaga untuk mendukung dan membela Megawati.
Sementara itu, KPK menjanjikan segera memanggil kembali Nunun Nurbaeti dan Miranda S Goeltom dalam waktu dekat ini.
Saksi Meringankan
Trimedya: Pemanggilan Mega Tak Relevan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya dalam pelantikan Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDIP di kantor DPP-PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (25/1/2011). Dalam pelantikan tersebut, hadir ratusan kepala daerah dari berbagai pelosok di nusantara.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan menegaskan agar pemanggilan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke KPK sebagai saksi meringankan tidak melebar lebih luas. Apalagi Mega hanya dipanggil sebagai saksi meringankan. Hal ini disampaikan Timedya dalam menanggapi pernyataan Petrus Selestinus, kuasa hukum Max Moein dan Poltak Sitorus, yang menyatakan Mega harus datang sebagai saksi meringankan seperti yang dijadwalkan KPK meskipun Mega tidak mengetahui jalannya kejadian tersebut.
Bahkan, Petrus menyatakan perlunya pemanggilan paksa terhadap Megawati jika tidak hadir. Trimedya menganggap pemanggilan paksa tidak perlu karena, sebagai saksi meringankan, Mega juga tak ada relevansi dengan kasus itu.
"Statement kuasa hukum Pak Poltak dan Max Moein ini menurut kami sudah terlalu melebar. Ini bukan lagi pernyataan seorang advokat, tetapi pernyataan seorang politisi. Soal panggilan paksa itu, Mega kan saksi meringankan, harus disesuaikan dengan Pasal 1 butir 27, saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami di tempat tersebut. Mega juga tidak ada relevansi dengan kasus," papar Trimedya di KPK, Senin (21/2/2011).
PDI-P, menurut Trimedya, tidak lagi terkait dengan kedua tersangka cek perjalanan, Max Moein dan Poltak Sitorus. Hal itu karena keduanya sudah keluar dari PDI-P. Max Moein tidak lagi menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan saat tersangkut kasus foto mesumnya yang diungkap awal Juni 2008. Sementara itu, Poltak Sitorus sudah pindah ke Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
"Kami tidak dampingi dua tersangka TC ini karena sudah pindah partai, termasuk Max Moein tempo hari kalau masih ingat karena kasus mesumnya. Pak Poltak sudah pindah ke PDP. Kalau dilihat dari itu, baik secara yuridis dan politis, ini motif dari orang-orang itu yang meminta itu. Ini jelas sekali kami mengharapkan kepada KPK supaya mengetahui ini," tutur Trimedya.
Meskipun kedua tersangka tidak lagi menjadi anggota PDI-P, menurut Trimedya, pihaknya tetap datang untuk menjalankan proses hukum di KPK sebagai saksi meringankan menggantikan Megawati.
Bahkan, dengan sukarela, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mau menjadi saksi meringankan untuk Max Moein tanpa diminta karena sebagai Ketua Fraksi PDI-P periode 2004-2009 Tjahjo lebih mengetahui perihal kasus dibandingkan dengan Megawati.
Dugaan Suap Cek Perjalanan
Mega Tak Pernah Ditanya
Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, seharusnya tersangka dugaan suap cek perjalanan, Max Moein dan Poltak Sitorus, meminta langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadi saksi meringankan. Selama ini keduanya belum sekalipun meminta langsung kepada Megawati.
"Seorang yang meminta saksi yang meringankan itukan seharusnya menanyakan dulu kepada yang bersangkutan (Megawati) apakah bersedia menjadi saksi meringankan. Itu, kan, belum dilakukan," tutur Tjahjo seusai memberikan keterangan kepada penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/02/2011).
Sementara itu, lanjut Tjahjo, kehadirannya sebenarnya bukan atas undangan KPK ataupun permintaan tersangka. Ia datang secara sukarela menggantikan Megawati menjadi saksi meringankan. "Meskipun tidak diminta sebagai saksi, saya bersedia memberikan keterangan," imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimedya Panjaitan. Menurutnya, menjadi saksi meringankan tergantung dari orang yang bersangkutan apakah bersedia menjadi saksi meringankan atau tidak.
"Permintaan untuk menjadi saksi ini juga soal kerelaan orang yang diminta sebagai saksi meringankan itu mau atau tidak. Jadi, harus diketahui dulu itu. Dalam rapat DPP PDI-P, kami memutuskan Ibu Mega tidak hadir sehingga Pak Tjahjo, yang menjadi Ketua Fraksi 2004-2009 dan mengetahui hal itulah, yang menjadi saksi meringankan untuk Max Moein meskipun tidak diminta," papar Trimedya.
Trimedya bersama Tjahjo mendatangi Gedung KPK untuk memberikan kesaksian yang meringankan bagi dua politisi PDI-P, Poltak Sitorus dan Max Moein, yang ditahan dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom.
JATINEGARA: MAKAM ABG MENANGIS GEGERKAN WARGA
RADAR JAMBI:TONI.S
Jatinegara
Rabu, 23 Februari 2011 | 08:22 WIB
Dunia boleh makin canggih, tapi bukan berarti sesuatu yang berbau takhayul hilang begitu saja dari masyarakat.
Warga di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku dikagetkan dengan isu makam yang bisa menangis pada pusara perempuan anak baru gede (ABG) berinisial DTS (15), yang baru dimakamkan di TPU Prumpung, Jumat (18/2/2011).
Kontan saja, isu itu membuat warga sejak pagi berdatangan ke lokasi makam. Bahkan, mereka yang datang bukan hanya warga sekitar, tetapi juga dari wilayah lain seperti Cipinang, Kampung Melayu, Duren Sawit, dan sebagainya.
"Katanya makam ini sering menangis dan isunya mau dibongkar oleh keluarganya. Karena saya penasaran, akhirnya datang ke sini," tutur Ramlan, warga RW 08, Cipinang Besar Utara, Selasa (22/2/2011).
Ketua RT 02 RW 04 Cipinang Besar Utara, M Nur, mengaku heran dengan adanya rencana pembongkaran makam. Menurutnya, kedatangan orangtua almarhumah ke makam itu juga bukan untuk membongkar makam, melainkan untuk ziarah sebelum mereka pulang kampung.
"Tadi pagi pukul 09.00 orangtua almarhumah datang, dan mereka mau pulang kampung ke Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum pulang, mereka ziarah ke makam dulu. Kok tahu-tahu diisukan mau membongkar makam, jelas tidak benar itu," tegasnya.
Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Wakil Lurah Cipinang Besar Utara, Bambang, mengimbau pada warga agar membubarkan diri. Sebab pembongkaran makam hanya isu belaka.
"Kepada seluruh warga tolong segera bubar, tidak ada pembongkaran makam ini. Lihat saja sendiri, makam masih utuh dan sampai kapan pun tidak akan dibongkar," ujar Bambang dengan pengeras suara.
Menurutnya, untuk membongkar makam, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada prosedur yang harus dilalui. Warga juga diminta untuk tidak mempercayai kabar makam bisa menangis, karena itu hanya isu belaka.
Jatinegara
Rabu, 23 Februari 2011 | 08:22 WIB
Dunia boleh makin canggih, tapi bukan berarti sesuatu yang berbau takhayul hilang begitu saja dari masyarakat.
Warga di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku dikagetkan dengan isu makam yang bisa menangis pada pusara perempuan anak baru gede (ABG) berinisial DTS (15), yang baru dimakamkan di TPU Prumpung, Jumat (18/2/2011).
Kontan saja, isu itu membuat warga sejak pagi berdatangan ke lokasi makam. Bahkan, mereka yang datang bukan hanya warga sekitar, tetapi juga dari wilayah lain seperti Cipinang, Kampung Melayu, Duren Sawit, dan sebagainya.
"Katanya makam ini sering menangis dan isunya mau dibongkar oleh keluarganya. Karena saya penasaran, akhirnya datang ke sini," tutur Ramlan, warga RW 08, Cipinang Besar Utara, Selasa (22/2/2011).
Ketua RT 02 RW 04 Cipinang Besar Utara, M Nur, mengaku heran dengan adanya rencana pembongkaran makam. Menurutnya, kedatangan orangtua almarhumah ke makam itu juga bukan untuk membongkar makam, melainkan untuk ziarah sebelum mereka pulang kampung.
"Tadi pagi pukul 09.00 orangtua almarhumah datang, dan mereka mau pulang kampung ke Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum pulang, mereka ziarah ke makam dulu. Kok tahu-tahu diisukan mau membongkar makam, jelas tidak benar itu," tegasnya.
Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Wakil Lurah Cipinang Besar Utara, Bambang, mengimbau pada warga agar membubarkan diri. Sebab pembongkaran makam hanya isu belaka.
"Kepada seluruh warga tolong segera bubar, tidak ada pembongkaran makam ini. Lihat saja sendiri, makam masih utuh dan sampai kapan pun tidak akan dibongkar," ujar Bambang dengan pengeras suara.
Menurutnya, untuk membongkar makam, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada prosedur yang harus dilalui. Warga juga diminta untuk tidak mempercayai kabar makam bisa menangis, karena itu hanya isu belaka.
DEMOKRAT DAN GERINDRA JALIN KEMESRAAN BERSAMA
RADAR JAMBI:TONI.S
Partai Politik
Demokrat dan Gerindra Jadi Mesra
Rabu, 23 Februari 2011 | 08:29 WIB
Partai Demokrat menyambut baik niatan Partai Gerindra untuk bermitra pada 2014. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan, komunikasi Demokrat dengan Gerindra jalan terus.
"Tentu kita bermitra terus, bentuknya bagaimana? Komunikasi jalan terus," katanya dalam jumpa pers usai paripurna hak angket mafia pajak DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2010) malam.
Demokrat akan menjaga hubungan baik dengan Gerindra pascaparipurna di parlemen. Sebelumnya, Sekretris Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, menyampaikan harapan Gerindra untuk bermitra pada 2014. Gerindra tidak mengharapkan kursi menteri di kabinet dengan membantu Partai Demokrat mengumpulkan suara untuk menolak usulan hak angket mafia pajak dalam voting paripurna malam ini.
"Tidak ada tawar menawar untuk menteri. Bargain 2014, itu yang kita harapkan," kata Desmond.
Terkait bantuan Gerindra dalam menolak hak angket pajak tersebut, Partai Demokrat menyampaikan terima kasihnya. Ketika disinggung mengenai "hadiah" untuk Gerindra, Partai Demokrat, kata Jafar, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Gabungan Koalisi, Syarif Hasan, juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Gerindra atas bantuannya. Juga kepada partai lain yang menolak usulan hak angket pajak, yakni PKB, PPP, dan PAN.
Terkait "hadiah" terhadap partai-partai tersebut, Syarif juga menyerahkannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Begitupun mengenai hukuman kepada partai anggota Setgab Koalisi lainnya yang berseberangan dengan Partai Demokrat terkait hak angket seperti Partai Golkar dan PKS.
Seperti diberitakan, usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra menang dengan 266 suara.
Hak Angket Pajak
Gerindra Minta Jatah Menteri? Nggak Kok
Rabu, 23 Februari 2011 | 06:58 WIB
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Partai Gerindra mengaku tidak mengharapkan jatah menteri dalam kabinet atas dukungannya terhadap Partai Demokrat untuk menolak hak angket mafia pajak. Gerindra hanya berharap kerja sama dengan Partai Demokrat pada 2014.
"Tidak ada tawar menawar untuk menteri. Bargain 2014, itu yang kita harapkan," ujar Sekretais Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa, usai Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Partai Gerindra, lanjut Desmond, belajar dari pengalaman saat pengambilan suara terkait Pansus Angket Century. Saat itu Gerindra tidak mendapat keuntungan apa pun meski mendukung hak angket. "Kita sudah punya pengalaman ikut Century. Yang menang orang-orang juga. Kita ingin berselancar," kata Desmond. "Kita kemarin tidak dihargai, hanya bikin stempel orang tambah gede," katanya.
Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan usulan hak angket pajak, Gerindra menyatakan menolak usulan. Kali ini Gerindra satu suara dengan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa dikurangi Lily Wahid dan Effendy Choiri.
Bulat, Gerindra Tolak Hak Angket Pajak
Penulis: Suhartono | Editor: Heru Margianto
Selasa, 22 Februari 2011 | 10:50 WIB
Sebanyak 26 anggota Fraksi Partai Gerindra dipastikan akan menolak usulan hak angket pajak jika putusan diambil melalui mekanisme voting dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa (22/2/2011). Keputusan ini tak berhubungan dengan portfolio kabinet pemerintah.
"Kami menolak karena tak mau ikuti permainan politik Ical (Ketua Umum DPP Partai Golkar) dalam kasus pajak itu. Jadi, tak ada soal dengan tawaran tiga menteri atau portofolio menteri itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditanya Kompas, sebelum mengikuti seminar nasional "Korupsi yang Memiskinkan," yang diselenggarakan Harian Kompas di Hotel Santika, Jakarta, Selasa pagi ini.
Menurut Fadli, permainan politik yang dimaksud adalah upaya permainan partai-partai politik di DPR, khususnya dalam kasus pajak. "Sebab, yang mengawali kasus angket pajak itu di DPR adalah Partai Demokrat sendiri, namun malah mundur dan sekarang Partai Golkar yang ngotot," ujarnya.
Ditanya kemungkinan ada anggota fraksi yang membelot dalam voting, Fadli menampik kemungkinan itu. "Tidak akan. Ke-26 anggota Gerindra sudah firm," ungkapnya.
Ia malah mengungkapkan kemungkinan partai lainnya yang akan berubah sikap. "Mungkin saja Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang menolak hak angket, bisa saja berubah menjadi menyetujui," lanjutnya.
Menurut catatan Kompas.com, Golkar, PDI-P, PKS, dan Hanura hampir dipastikan memosisikan seluruh suaranya di kubu pendukung. Jika semua hadir lengkap dan satu suara, keempatnya akan mengantongi 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan, Hanura 17 suara).
Sementara itu, di kubu yang menolak hak angket pajak, Demokrat, didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB. Dalam kondisi yang sama, mereka sudah mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara, dan PKB 28 suara).
Sinyal kepastian sikap Gerindra dan PPP baru tampak pagi ini. PPP yang memiliki 38 suara tampaknya juga akan satu suara dengan Demokrat.
Kubu Tolak Hak Angket di Atas Angin
Selasa, 22 Februari 2011 | 15:31 WIB
Damanik Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Hingga pembacaan terakhir sikap fraksi terhadap usulan hak angket perpajakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011), angin berhembus ke arah kubu yang menolak dibentuknya Pansus Hak Angket Perpajakan setelah perwakilan Fraksi PPP dan Gerindra yang menjadi suara kunci menyatakan tak ada urgensi yang substantif dalam usulan yang diajukan.
Juru bicara Fraksi PPP Romahurmuzy mengatakan, PPP telah mencermati usulan hak angket dan Fraksi PPP tidak ingin terjebak dalam persepsi bahwa pihak yang tidak mendukung melajunya hak angket seolah-olah melindungi mafia pajak.
"Kita semua dalam posisi yang sama semangatnya untuk meningkatkan penerimaan. Tax ratio kita masih jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga kita. Ini butuh kerja besar dan jangka panjang," katanya.
Usulan hak angket, lanjut Romi, sudah sesuai ketentuan UU MPR/DPR/DPD RI. Namun, menurutnya, persoalan pajak sudah ditangani dalam proses penyelidikan oleh Komisi III dan Komisi XI baik melalui Panja Pajak dan Panja Pemberantasan Mafia Pajak. Ia berpendapat, waktu kerja panitia khusus yang hanya 60 hari terlalu pendek untuk menyelesaikan kasus perpajakan yang kompleks.
"Kita jangan terjebak dalam politisasi kasus pajak. Tapi ada standing point. Kami memahami usulan Golkar yang memiliki kepentingan utama dengan hak angket ini. Akan lebih elok, kalau paripurna mengusahakan pengambilan keputusan musyawarah mufakat. Dilakukan lobi skors, agar kita bisa melakukan pengambilan keputusan mufakat sehingga kita tak berhadap-hadapan secara poitik, padahal substansi perpajakan kita dalam posisi yang sama," tambahnya.
Gerindra
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, tak ada kejelasan dalam usulan hak angket pajak yang diajukan, baik substansi penyelidikan, rentang waktunya, jumlah potensi kerugian negara dari perpajakan serta faktor yang menimbulkan kerugian negara.
Gerindra memandang persoalan pajak hanya terkait perselisihan petugas pajak dan wajib pajak. Maka DPR sebaiknya melakukan upaya-upaya mendorong keduanya bisa jujur. Muzani meminta pembahasan usulan dilakukan secara aklamasi.
"Jadi, menurut kami, usulan hak angket yang diajukan lebih pada upaya mendapatkan panggung politik dan sebaiknya energi dan kewenangan kita sebagai lembaga pengawasan digunakan untuk melakukan pemberantasan mafia pajak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat dan mendorong Dirjen Pajak untuk berlaku jujur. Fraksi Gerindra meminta persoalan hak angket ini tak perlu dilanjutkan," tegasnya.
Di atas angin
Sikap PPP dan Gerindra yang menolak usulan hak angket pajak membuat kubu penentang hak angket berada di atas angin. Menurut catatan Kompas.com, kubu yang menolak hak angket pajak adalah Fraksi Partai Demokrat didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB.
Jika dilakukan voting, mereka mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara dan PKB 28 suara). Ditambah suara PPP (38) dan Gerindra (26), kubu ini akan mengantongi 286 suara.
Sementara, di kubu seberang, para pengusung hak angket yaitu Golkar, PDI-P, PKS dan Hanura memiliki 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan Hanura 17 suara).
Paripurna DPR
Gerindra Sepakat Tolak Hak Angket
Selasa, 22 Februari 2011 | 12:48 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) dalam sebuah acara di Kantor DPP Gerindra di Jakarta. Ia didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi (kiri) dan Direktur Gerindra Media Center (GMC), Haryanto Taslam (kanan).
Rapat internal Fraksi Gerindra DPR RI memutuskan menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, suara fraksinya sudah jelas. Sekitar 26 anggota akan bulat menolak usulan hak angket pajak.
"Kami sudah rapat. Arahnya sepertinya kami tidak melanjutkan angket," katanya di sela rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011).
Muzani mengungkapkan, Partai Gerindra tak melihat urgensi pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dari alasan yang diajukan oleh sejumlah fraksi pengusul hak angket, terutama Fraksi Partai Golkar. "Alasan yang diajukan pengusul, menurut hemat Gerindra, adalah alasan-alasan yang belum jelas antara produk politik yang diinginkan dan substansi yang ada sehingga, hemat kami, tak perlu dilanjutkan dalam hak angket," katanya.
Selain itu, ia menyatakan, Partai Gerindra juga melihat aspek yang berbeda dalam persoalan perpajakan belakangan ini, yaitu optimalisasi pajak dan penyelesaian hukum terhadap sejumlah kasus pajak. Menurut dia, penyelesaian hukum seharusnya beranjak pada optimalisasi penerimaan pajak. Namun, itu belum pasti demikian dalam hak angket pajak kali ini.
Di sisi lain, ia juga menilai pranata politik di DPR tak cukup mampu mengatasi persoalan hukum.
Selain itu, ia menegaskan, sikap Partai Gerindra sama sekali tidak didasarkan pada kesepakatan politik tertentu dengan pemerintah. "Yang harus saya katakan hari ini, sikap Gerindra terhadap hak angket pajak sama sekali tak terkait dengan deal atau negosiasi politik dengan Partai Demokrat. Prabowo juga tak ada pertemuan dengan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," tuturnya.
Fraksi PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap secara tegas terhadap usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Padahal, keduanya merupakan suara kunci dalam memutuskan gol atau tidaknya pansus. Namun, keduanya dengan tegas pula menolak dijadikan alat politik satu kepentingan tertentu.
"Kami tidak ingin jadi alat politik tertentu. Namun persoalannya, kalau kami tidak mendukung, nanti dianggap tidak berkomitmen dalam memberantas mafia pajak," ucap Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2011).
PPP menginginkan mekanisme yang betul-betul efektif sehingga tak perlu melalui panitia khusus (pansus). Pasalnya, pansus terkesan hanya menjadi dagangan politik. Politisi PPP, Romahumuziy, menambahkan, rapat internal Fraksi PPP pagi ini masih berharap terjadinya mufakat daripada pemungutan suara. Namun, pada dasarnya, Romi menolak alasan Partai Golkar yang mendorong terbentuknya pansus hanya untuk membersihkan nama baik ketua umumnya, Aburizal Bakrie.
"Kan, sudah dikemukakan terbuka. Golkar ngotot karena lebih pada instrumen konstitusional untuk citra diri Ical yang terus dicecar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Angket mau digunakan untuk kontra. Angket ini bukan alat untuk itu. Terlalu sederhana persoalan itu diangkat menjadi sebuah angket," tuturnya.
Hal senada juga diisyaratkan politisi Partai Gerindra, Marthin Hutabarat. Kepada Kompas.com, Marthin mengatakan bahwa masih ada jurang pemahaman yang membuat pihaknya tak melihat urgensi pembentukan pansus hak angket, apalagi ditambah pengalaman Pansus Century sebelumnya.
"Hak angket jangan mengulangi kesalahan yang lalu, misalnya saat Sri Mulyani sudah keluar maka hak angketnya selesai. Kita seperti main-main. Ini nanti juga jangan-jangan hanya deal politik, hanya seperti mainan," ucapnya.
Partai PolitikDemokrat dan Gerindra Jadi Mesra
Rabu, 23 Februari 2011 | 08:29 WIB
Partai Demokrat menyambut baik niatan Partai Gerindra untuk bermitra pada 2014. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan, komunikasi Demokrat dengan Gerindra jalan terus.
"Tentu kita bermitra terus, bentuknya bagaimana? Komunikasi jalan terus," katanya dalam jumpa pers usai paripurna hak angket mafia pajak DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2010) malam.
Demokrat akan menjaga hubungan baik dengan Gerindra pascaparipurna di parlemen. Sebelumnya, Sekretris Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, menyampaikan harapan Gerindra untuk bermitra pada 2014. Gerindra tidak mengharapkan kursi menteri di kabinet dengan membantu Partai Demokrat mengumpulkan suara untuk menolak usulan hak angket mafia pajak dalam voting paripurna malam ini.
"Tidak ada tawar menawar untuk menteri. Bargain 2014, itu yang kita harapkan," kata Desmond.
Terkait bantuan Gerindra dalam menolak hak angket pajak tersebut, Partai Demokrat menyampaikan terima kasihnya. Ketika disinggung mengenai "hadiah" untuk Gerindra, Partai Demokrat, kata Jafar, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Gabungan Koalisi, Syarif Hasan, juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Gerindra atas bantuannya. Juga kepada partai lain yang menolak usulan hak angket pajak, yakni PKB, PPP, dan PAN.
Terkait "hadiah" terhadap partai-partai tersebut, Syarif juga menyerahkannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Begitupun mengenai hukuman kepada partai anggota Setgab Koalisi lainnya yang berseberangan dengan Partai Demokrat terkait hak angket seperti Partai Golkar dan PKS.
Seperti diberitakan, usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara. Sementara, kubu yang menolak hak angket yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra menang dengan 266 suara.
Hak Angket Pajak
Gerindra Minta Jatah Menteri? Nggak Kok
Rabu, 23 Februari 2011 | 06:58 WIB
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Partai Gerindra mengaku tidak mengharapkan jatah menteri dalam kabinet atas dukungannya terhadap Partai Demokrat untuk menolak hak angket mafia pajak. Gerindra hanya berharap kerja sama dengan Partai Demokrat pada 2014.
"Tidak ada tawar menawar untuk menteri. Bargain 2014, itu yang kita harapkan," ujar Sekretais Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa, usai Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Partai Gerindra, lanjut Desmond, belajar dari pengalaman saat pengambilan suara terkait Pansus Angket Century. Saat itu Gerindra tidak mendapat keuntungan apa pun meski mendukung hak angket. "Kita sudah punya pengalaman ikut Century. Yang menang orang-orang juga. Kita ingin berselancar," kata Desmond. "Kita kemarin tidak dihargai, hanya bikin stempel orang tambah gede," katanya.
Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan usulan hak angket pajak, Gerindra menyatakan menolak usulan. Kali ini Gerindra satu suara dengan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa dikurangi Lily Wahid dan Effendy Choiri.
Bulat, Gerindra Tolak Hak Angket Pajak
Penulis: Suhartono | Editor: Heru Margianto
Selasa, 22 Februari 2011 | 10:50 WIB
Sebanyak 26 anggota Fraksi Partai Gerindra dipastikan akan menolak usulan hak angket pajak jika putusan diambil melalui mekanisme voting dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa (22/2/2011). Keputusan ini tak berhubungan dengan portfolio kabinet pemerintah.
"Kami menolak karena tak mau ikuti permainan politik Ical (Ketua Umum DPP Partai Golkar) dalam kasus pajak itu. Jadi, tak ada soal dengan tawaran tiga menteri atau portofolio menteri itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditanya Kompas, sebelum mengikuti seminar nasional "Korupsi yang Memiskinkan," yang diselenggarakan Harian Kompas di Hotel Santika, Jakarta, Selasa pagi ini.
Menurut Fadli, permainan politik yang dimaksud adalah upaya permainan partai-partai politik di DPR, khususnya dalam kasus pajak. "Sebab, yang mengawali kasus angket pajak itu di DPR adalah Partai Demokrat sendiri, namun malah mundur dan sekarang Partai Golkar yang ngotot," ujarnya.
Ditanya kemungkinan ada anggota fraksi yang membelot dalam voting, Fadli menampik kemungkinan itu. "Tidak akan. Ke-26 anggota Gerindra sudah firm," ungkapnya.
Ia malah mengungkapkan kemungkinan partai lainnya yang akan berubah sikap. "Mungkin saja Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang menolak hak angket, bisa saja berubah menjadi menyetujui," lanjutnya.
Menurut catatan Kompas.com, Golkar, PDI-P, PKS, dan Hanura hampir dipastikan memosisikan seluruh suaranya di kubu pendukung. Jika semua hadir lengkap dan satu suara, keempatnya akan mengantongi 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan, Hanura 17 suara).
Sementara itu, di kubu yang menolak hak angket pajak, Demokrat, didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB. Dalam kondisi yang sama, mereka sudah mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara, dan PKB 28 suara).
Sinyal kepastian sikap Gerindra dan PPP baru tampak pagi ini. PPP yang memiliki 38 suara tampaknya juga akan satu suara dengan Demokrat.
Kubu Tolak Hak Angket di Atas Angin
Selasa, 22 Februari 2011 | 15:31 WIB
Damanik Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Hingga pembacaan terakhir sikap fraksi terhadap usulan hak angket perpajakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011), angin berhembus ke arah kubu yang menolak dibentuknya Pansus Hak Angket Perpajakan setelah perwakilan Fraksi PPP dan Gerindra yang menjadi suara kunci menyatakan tak ada urgensi yang substantif dalam usulan yang diajukan.
Juru bicara Fraksi PPP Romahurmuzy mengatakan, PPP telah mencermati usulan hak angket dan Fraksi PPP tidak ingin terjebak dalam persepsi bahwa pihak yang tidak mendukung melajunya hak angket seolah-olah melindungi mafia pajak.
"Kita semua dalam posisi yang sama semangatnya untuk meningkatkan penerimaan. Tax ratio kita masih jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga kita. Ini butuh kerja besar dan jangka panjang," katanya.
Usulan hak angket, lanjut Romi, sudah sesuai ketentuan UU MPR/DPR/DPD RI. Namun, menurutnya, persoalan pajak sudah ditangani dalam proses penyelidikan oleh Komisi III dan Komisi XI baik melalui Panja Pajak dan Panja Pemberantasan Mafia Pajak. Ia berpendapat, waktu kerja panitia khusus yang hanya 60 hari terlalu pendek untuk menyelesaikan kasus perpajakan yang kompleks.
"Kita jangan terjebak dalam politisasi kasus pajak. Tapi ada standing point. Kami memahami usulan Golkar yang memiliki kepentingan utama dengan hak angket ini. Akan lebih elok, kalau paripurna mengusahakan pengambilan keputusan musyawarah mufakat. Dilakukan lobi skors, agar kita bisa melakukan pengambilan keputusan mufakat sehingga kita tak berhadap-hadapan secara poitik, padahal substansi perpajakan kita dalam posisi yang sama," tambahnya.
Gerindra
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, tak ada kejelasan dalam usulan hak angket pajak yang diajukan, baik substansi penyelidikan, rentang waktunya, jumlah potensi kerugian negara dari perpajakan serta faktor yang menimbulkan kerugian negara.
Gerindra memandang persoalan pajak hanya terkait perselisihan petugas pajak dan wajib pajak. Maka DPR sebaiknya melakukan upaya-upaya mendorong keduanya bisa jujur. Muzani meminta pembahasan usulan dilakukan secara aklamasi.
"Jadi, menurut kami, usulan hak angket yang diajukan lebih pada upaya mendapatkan panggung politik dan sebaiknya energi dan kewenangan kita sebagai lembaga pengawasan digunakan untuk melakukan pemberantasan mafia pajak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat dan mendorong Dirjen Pajak untuk berlaku jujur. Fraksi Gerindra meminta persoalan hak angket ini tak perlu dilanjutkan," tegasnya.
Di atas angin
Sikap PPP dan Gerindra yang menolak usulan hak angket pajak membuat kubu penentang hak angket berada di atas angin. Menurut catatan Kompas.com, kubu yang menolak hak angket pajak adalah Fraksi Partai Demokrat didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB.
Jika dilakukan voting, mereka mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara dan PKB 28 suara). Ditambah suara PPP (38) dan Gerindra (26), kubu ini akan mengantongi 286 suara.
Sementara, di kubu seberang, para pengusung hak angket yaitu Golkar, PDI-P, PKS dan Hanura memiliki 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan Hanura 17 suara).
Paripurna DPR
Gerindra Sepakat Tolak Hak Angket
Selasa, 22 Februari 2011 | 12:48 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) dalam sebuah acara di Kantor DPP Gerindra di Jakarta. Ia didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi (kiri) dan Direktur Gerindra Media Center (GMC), Haryanto Taslam (kanan).
Rapat internal Fraksi Gerindra DPR RI memutuskan menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, suara fraksinya sudah jelas. Sekitar 26 anggota akan bulat menolak usulan hak angket pajak.
"Kami sudah rapat. Arahnya sepertinya kami tidak melanjutkan angket," katanya di sela rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011).
Muzani mengungkapkan, Partai Gerindra tak melihat urgensi pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dari alasan yang diajukan oleh sejumlah fraksi pengusul hak angket, terutama Fraksi Partai Golkar. "Alasan yang diajukan pengusul, menurut hemat Gerindra, adalah alasan-alasan yang belum jelas antara produk politik yang diinginkan dan substansi yang ada sehingga, hemat kami, tak perlu dilanjutkan dalam hak angket," katanya.
Selain itu, ia menyatakan, Partai Gerindra juga melihat aspek yang berbeda dalam persoalan perpajakan belakangan ini, yaitu optimalisasi pajak dan penyelesaian hukum terhadap sejumlah kasus pajak. Menurut dia, penyelesaian hukum seharusnya beranjak pada optimalisasi penerimaan pajak. Namun, itu belum pasti demikian dalam hak angket pajak kali ini.
Di sisi lain, ia juga menilai pranata politik di DPR tak cukup mampu mengatasi persoalan hukum.
Selain itu, ia menegaskan, sikap Partai Gerindra sama sekali tidak didasarkan pada kesepakatan politik tertentu dengan pemerintah. "Yang harus saya katakan hari ini, sikap Gerindra terhadap hak angket pajak sama sekali tak terkait dengan deal atau negosiasi politik dengan Partai Demokrat. Prabowo juga tak ada pertemuan dengan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," tuturnya.
Fraksi PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap secara tegas terhadap usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Padahal, keduanya merupakan suara kunci dalam memutuskan gol atau tidaknya pansus. Namun, keduanya dengan tegas pula menolak dijadikan alat politik satu kepentingan tertentu.
"Kami tidak ingin jadi alat politik tertentu. Namun persoalannya, kalau kami tidak mendukung, nanti dianggap tidak berkomitmen dalam memberantas mafia pajak," ucap Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2011).
PPP menginginkan mekanisme yang betul-betul efektif sehingga tak perlu melalui panitia khusus (pansus). Pasalnya, pansus terkesan hanya menjadi dagangan politik. Politisi PPP, Romahumuziy, menambahkan, rapat internal Fraksi PPP pagi ini masih berharap terjadinya mufakat daripada pemungutan suara. Namun, pada dasarnya, Romi menolak alasan Partai Golkar yang mendorong terbentuknya pansus hanya untuk membersihkan nama baik ketua umumnya, Aburizal Bakrie.
"Kan, sudah dikemukakan terbuka. Golkar ngotot karena lebih pada instrumen konstitusional untuk citra diri Ical yang terus dicecar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Angket mau digunakan untuk kontra. Angket ini bukan alat untuk itu. Terlalu sederhana persoalan itu diangkat menjadi sebuah angket," tuturnya.
Hal senada juga diisyaratkan politisi Partai Gerindra, Marthin Hutabarat. Kepada Kompas.com, Marthin mengatakan bahwa masih ada jurang pemahaman yang membuat pihaknya tak melihat urgensi pembentukan pansus hak angket, apalagi ditambah pengalaman Pansus Century sebelumnya.
"Hak angket jangan mengulangi kesalahan yang lalu, misalnya saat Sri Mulyani sudah keluar maka hak angketnya selesai. Kita seperti main-main. Ini nanti juga jangan-jangan hanya deal politik, hanya seperti mainan," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar